Berita

Ilustrasi/Net

Global

Legislator: Wanita Lajang Membebani Negara

JUMAT, 11 MEI 2018 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Jepang menjadi sorotan karena dinilai mengeluarkan komentar seksisme.

Dia adalah Kanji Kato dari Partai Demokrat Liberal. Dalam sebuah kesempatan di faksi partai baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dia pernah diminta untuk memberikan pidato di resepsi pernikahan dan mendorong pengantin untuk memiliki setidaknya tiga anak.

Ketika dia bertemu wanita muda yang mengatakan mereka tidak berniat menikah, Kato, yang memiliki enam anak dan delapan cucu, mengatakan bahwa wanita harus memiliki banyak anak dan mereka yang memilih untuk tetap lajang akan menjadi beban negara di kemudian hari.


"Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak menikah maka mereka tidak akan dapat memiliki anak, dan bahwa mereka akan berakhir di rumah perawatan yang dibayar dengan pajak anak-anak orang lain," kata Kato seperti dimuat The Guardian.

Komentarnya, yang dilaporkan oleh TBS News, muncul beberapa hari setelah data resmi menunjukkan jumlah anak-anak di Jepang jatuh ke rekor terendah.

Pada 1 April 2018 ada 15,53 juta anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Jepang, angka itu jatuh dari 170.000 di tahun sebelumnya.

Tahun lalu sekitar 941.000 anak lahir di Jepang, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.

Angka kelahiran negara masih tetap rendah meskipun diperkenalkan insentif keuangan dan lainnya untuk mendorong pasangan untuk memiliki keluarga yang lebih besar.

Di antara 32 negara dengan populasi 40 juta atau lebih, Jepang menempati urutan terendah dalam hal persentase anak-anak dalam keseluruhan populasi, sebesar 12,3 persen menurut buku tahunan demografi PBB.

Kato bukanlah politisi Jepang pertama yang menyarankan bahwa wanita harus menganggap menghasilkan keturunan sebagai peran utama mereka dalam kehidupan.

Pada 2007, menteri kesehatan saat itu, Hakuo Yanagisawa, menggambarkan wanita sebagai "mesin pemberi kelahiran" dan mengatakan itu adalah tugas publik mereka untuk meningkatkan angka kelahiran.

Setelah komentarnya menjadi sorotan, kantor Kato kemudian mengeluarkan pernyataan di mana dia mencabut komentar dan mengatakan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati wanita. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

Menteri Warisan Jokowi akan Bersih dari Kabinet Prabowo pada 2027

Jumat, 30 Oktober 2026 | 23:29

UPDATE

Gibran Mundur Saja

Selasa, 03 November 2026 | 04:20

Investasi Jakarta Tembus Rp249,3 Triliun

Selasa, 03 November 2026 | 04:08

MUI Apresiasi Pencopotan Kapolres Sukoharjo

Selasa, 03 November 2026 | 03:17

DJP Buka-bukaan soal Pajak Digital yang Disebut Hashim

Selasa, 03 November 2026 | 03:05

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Putusan MA soal Suket Gibran Jadi Momentum Akhiri Bayang-Bayang Jokowi

Selasa, 03 November 2026 | 02:13

Sikap Responsif Kapolri Pulihkan Kepercayaan Masyarakat

Selasa, 03 November 2026 | 02:05

RI Pamer Latihan Militer Gabungan Tiga Bidang di Forum Pertahanan ASEAN

Selasa, 03 November 2026 | 01:40

Anies Temui Seniman Iman Soleh di Bandung, Ini Kisahnya

Selasa, 03 November 2026 | 01:29

PAM Jaya Sumbang Dividen Rp257 Miliar

Selasa, 03 November 2026 | 01:07

Selengkapnya