Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Legislator: Wanita Lajang Membebani Negara

JUMAT, 11 MEI 2018 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Jepang menjadi sorotan karena dinilai mengeluarkan komentar seksisme.

Dia adalah Kanji Kato dari Partai Demokrat Liberal. Dalam sebuah kesempatan di faksi partai baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dia pernah diminta untuk memberikan pidato di resepsi pernikahan dan mendorong pengantin untuk memiliki setidaknya tiga anak.

Ketika dia bertemu wanita muda yang mengatakan mereka tidak berniat menikah, Kato, yang memiliki enam anak dan delapan cucu, mengatakan bahwa wanita harus memiliki banyak anak dan mereka yang memilih untuk tetap lajang akan menjadi beban negara di kemudian hari.


"Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak menikah maka mereka tidak akan dapat memiliki anak, dan bahwa mereka akan berakhir di rumah perawatan yang dibayar dengan pajak anak-anak orang lain," kata Kato seperti dimuat The Guardian.

Komentarnya, yang dilaporkan oleh TBS News, muncul beberapa hari setelah data resmi menunjukkan jumlah anak-anak di Jepang jatuh ke rekor terendah.

Pada 1 April 2018 ada 15,53 juta anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Jepang, angka itu jatuh dari 170.000 di tahun sebelumnya.

Tahun lalu sekitar 941.000 anak lahir di Jepang, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.

Angka kelahiran negara masih tetap rendah meskipun diperkenalkan insentif keuangan dan lainnya untuk mendorong pasangan untuk memiliki keluarga yang lebih besar.

Di antara 32 negara dengan populasi 40 juta atau lebih, Jepang menempati urutan terendah dalam hal persentase anak-anak dalam keseluruhan populasi, sebesar 12,3 persen menurut buku tahunan demografi PBB.

Kato bukanlah politisi Jepang pertama yang menyarankan bahwa wanita harus menganggap menghasilkan keturunan sebagai peran utama mereka dalam kehidupan.

Pada 2007, menteri kesehatan saat itu, Hakuo Yanagisawa, menggambarkan wanita sebagai "mesin pemberi kelahiran" dan mengatakan itu adalah tugas publik mereka untuk meningkatkan angka kelahiran.

Setelah komentarnya menjadi sorotan, kantor Kato kemudian mengeluarkan pernyataan di mana dia mencabut komentar dan mengatakan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati wanita. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya