Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Legislator: Wanita Lajang Membebani Negara

JUMAT, 11 MEI 2018 | 14:25 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Seorang anggota parlemen dari partai berkuasa di Jepang menjadi sorotan karena dinilai mengeluarkan komentar seksisme.

Dia adalah Kanji Kato dari Partai Demokrat Liberal. Dalam sebuah kesempatan di faksi partai baru-baru ini, dia mengatakan bahwa dia pernah diminta untuk memberikan pidato di resepsi pernikahan dan mendorong pengantin untuk memiliki setidaknya tiga anak.

Ketika dia bertemu wanita muda yang mengatakan mereka tidak berniat menikah, Kato, yang memiliki enam anak dan delapan cucu, mengatakan bahwa wanita harus memiliki banyak anak dan mereka yang memilih untuk tetap lajang akan menjadi beban negara di kemudian hari.


"Saya mengatakan kepada mereka bahwa jika mereka tidak menikah maka mereka tidak akan dapat memiliki anak, dan bahwa mereka akan berakhir di rumah perawatan yang dibayar dengan pajak anak-anak orang lain," kata Kato seperti dimuat The Guardian.

Komentarnya, yang dilaporkan oleh TBS News, muncul beberapa hari setelah data resmi menunjukkan jumlah anak-anak di Jepang jatuh ke rekor terendah.

Pada 1 April 2018 ada 15,53 juta anak-anak berusia di bawah 15 tahun. Menurut data Kementerian Dalam Negeri Jepang, angka itu jatuh dari 170.000 di tahun sebelumnya.

Tahun lalu sekitar 941.000 anak lahir di Jepang, angka terendah sejak pencatatan dimulai pada 1899.

Angka kelahiran negara masih tetap rendah meskipun diperkenalkan insentif keuangan dan lainnya untuk mendorong pasangan untuk memiliki keluarga yang lebih besar.

Di antara 32 negara dengan populasi 40 juta atau lebih, Jepang menempati urutan terendah dalam hal persentase anak-anak dalam keseluruhan populasi, sebesar 12,3 persen menurut buku tahunan demografi PBB.

Kato bukanlah politisi Jepang pertama yang menyarankan bahwa wanita harus menganggap menghasilkan keturunan sebagai peran utama mereka dalam kehidupan.

Pada 2007, menteri kesehatan saat itu, Hakuo Yanagisawa, menggambarkan wanita sebagai "mesin pemberi kelahiran" dan mengatakan itu adalah tugas publik mereka untuk meningkatkan angka kelahiran.

Setelah komentarnya menjadi sorotan, kantor Kato kemudian mengeluarkan pernyataan di mana dia mencabut komentar dan mengatakan dia tidak bermaksud untuk tidak menghormati wanita. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya