Aliansi politik Pakatan Harapan yang dipimpin Mahathir Mohamad menyapu kemenangan yang mengejutkan dan dalam pemungutan suara pekan ini. Dia membalikkan 61 tahun pemerintahan Barisan Nasional.
Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Mahathir berhasil membuat kemenangan mengejutkan tersebut, yakni korupsi dan uang.
Skandal korupsi ternama yang menyita perhatian warga Malaysia dan dunia adalah 1MDB atau 1 Malaysia Development Berhad.
Singkatnya, itu adalah dana investasi negara yang dibentuk oleh mantan Perdana Menteri Najib Razak yang seolah-olah ingin mengembangkan bagian-bagian Kuala Lumpur menjadi pusat keuangan dan meningkatkan perekonomian.
Namun rencana tersebut tidak terjadi pembengkakan utang. Ada tuduhan besar penipuan dan pelanggaran, termasuk oleh Departemen Kehakiman AS (DoJ) yang menuduh USD 3.5 miliar telah disalahgunakan dari 1MDB.
"Orang-orang Malaysia ditipu dalam skala besar," kata Federal Bureau of Investigation (FBI) pada saat itu seperti dimuat
BBC.
Najib dituduh menerima USD 700 juta dari uang itu, tetapi membantah keras tuduhan tersebut.
Meskipun banyak protes di jalan-jalan dan banyak penyelidikan internasional, skandal 1MDB kemudian tampak senyap dan tidak terdengar perkembangan yang berarti.
Pemilu ke-14 Malaysia yang digelar pekan ini seakan menjadi bukti bahwa banyak warga Malaysia yang menunggu kesempatan untuk mengubah berbagai hal.
Tetapi korupsi bukan satu-satunya masalah yang menjadi sorotan selama Najib memimpin. Salah kebijakannya yang menjadi permasalahan adalah penerapan pajak barang dan jasa yang baru-baru ini diterapkan oleh pemerintahan Najib.
Penerapan pajak tersebut dirasa membebani banyak warga Malaysia, terlebih di tengah persaingan ekonomi dan tingginya harga komoditas.
Tetapi itu bukan berarti Mahathir mengemban tuga Perdana Menteri Malaysia tanpa hambatan. Pasalnya, rencana Mahathir untuk menghidupkan kembali ekonomi Malaysia juga kontroversial dan membutuhkan waktu untuk implementasi.
Dia diketahui berjanji untuk mengganti pajak yang diterapkan oleh pemerintahan sebelumnya, namun spesifikasinya belum dirilis. Sulit untuk melihat di mana dia bisa menemukan uang untuk mengisi "lubang" dalam anggaran negara.
Rumah riset Capital Economics, seperti dimuat
BBC, mengatakan bahwa karena Malaysia memiliki salah satu tingkat utang publik tertinggi di kawasan itu, yakni sebesar 54 persen dari PDB. Sehingga cepat atau lambat pemerintah kemungkinan akan mendapat tekanan dari pasar keuangan untuk mendapatkan konsolidasi fiskal kembali ke jalurnya.
[mel]
