Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad: Malaysia Negosiasi Ulang Kesepakatan Dengan China

JUMAT, 11 MEI 2018 | 10:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad menyebut bahwa Malaysia mungkin akan menegosiasikan kembali beberapa kesepakatan dengan China.

Mahathir mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya kemungkinan akan membalikkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh Najib Razak, termasuk di antaranya pajak barang dan jasa yang sangat tidak populer.

Pria berusia 92 tahun itu mengatakan pada konferensi pers bahwa dia mendukung inisiatif Belt and Road China (BRI). Namun dia juga mengatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk merundingkan kembali beberapa perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.


"Kami tidak memiliki masalah dengan itu (BRI), kecuali tentu saja kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini karena kapal perang menarik kapal perang lainnya," katanya seperti dimuat The New York Times.

Malaysia sendiri merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari komitmen investasi China di Asia tersebut dan mengamankan USD 34,2 miliar proyek infrastruktur terkait BRI. Besarnya nilai tersebut mendorong kritikus untuk menuduh Mantan Perdana Menteri Najib Razak telah "menjual" Malaysia kepada lokomotif Asia.

Ditanya tentang gagasan renegosiasi, juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang tidak langsung membahas masalah itu, tetapi mengatakan hubungan kedua negara berkembang dengan baik.

"Ini patut dihargai dan dijaga oleh kedua belah pihak," kata Geng. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya