Berita

Mahathir Mohamad/Net

Dunia

Mahathir Mohamad: Malaysia Negosiasi Ulang Kesepakatan Dengan China

JUMAT, 11 MEI 2018 | 10:13 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad menyebut bahwa Malaysia mungkin akan menegosiasikan kembali beberapa kesepakatan dengan China.

Mahathir mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya kemungkinan akan membalikkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh Najib Razak, termasuk di antaranya pajak barang dan jasa yang sangat tidak populer.

Pria berusia 92 tahun itu mengatakan pada konferensi pers bahwa dia mendukung inisiatif Belt and Road China (BRI). Namun dia juga mengatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk merundingkan kembali beberapa perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.


"Kami tidak memiliki masalah dengan itu (BRI), kecuali tentu saja kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini karena kapal perang menarik kapal perang lainnya," katanya seperti dimuat The New York Times.

Malaysia sendiri merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari komitmen investasi China di Asia tersebut dan mengamankan USD 34,2 miliar proyek infrastruktur terkait BRI. Besarnya nilai tersebut mendorong kritikus untuk menuduh Mantan Perdana Menteri Najib Razak telah "menjual" Malaysia kepada lokomotif Asia.

Ditanya tentang gagasan renegosiasi, juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang tidak langsung membahas masalah itu, tetapi mengatakan hubungan kedua negara berkembang dengan baik.

"Ini patut dihargai dan dijaga oleh kedua belah pihak," kata Geng. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya