Berita

Persiapan pemilu Irak/Reuters

Dunia

Pertama Kali Sejak Pengusiran ISIS, Warga Irak Akan Gelar Pemilu

JUMAT, 11 MEI 2018 | 08:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Irak untuk pertama kalinya sejak pengusiran kelompok militan ISIS, akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu besok (Sabtu, 12/5).

Dalam pemilu besok, warga Irak akan memilih Perdana Menteri dan juga parlemen yang baru untuk mempersatukan negeri.

Tiga kelompok etnis dan agama utama Irak, mayoritas Arab Syiah dan minoritas Arab Sunni dan Kurdi, telah berselisih selama beberapa dekade dan perpecahan sektarian tampak nyata seperti yang pernah terjadi 15 tahun setelah jatuhnya Saddam Hussein.


Namun demikian, seperti dimuat Reuters, siapa pun yang memenangkan pemilihan 12 Mei akan menghadapi tantangan membangun kembali Irak setelah empat tahun berperang dengan ISIS, mendorong ekonomi yang lesu, menyeimbangkan kepentingan para pendukung asing yang kuat dan mempertahankan persatuan rapuh negara itu dalam menghadapi ketegangan sektarian dan separatis.

Perdana Menteri incumbent Haider al-Abadi dinilai sejumlah pengamat akan bisa kembali meraih kemenangan, meski dengan selisih yang tidak jauh.

Sementara itu, dua penantang utamanya adalah pendahulunya Nuri al-Maliki dan komandan milisi Syiah yang didukung Iran, Hadi al-Amiri.

Keduanya memiliki basis pemilih yang lebih bersemangat daripada Abadi, yang sebagian besar menarik bagi pemilih yang lebih pragmatis yang melihat dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan dunia luar dan daya tarik lintas-sektarian yang diperlukan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan menarik investasi.

Seperti Abadi, Amiri berjalan di atas sebuah platform yang menyoroti kemenangan melawan ISIS, meskipun narasi pemimpin milisi lebih menarik karena dia adalah komandan garis depan dan dipandang sebagai pahlawan perang oleh banyak orang Syiah.

Sementara Maliki, yang absen setelah delapan tahun berkuasa pada tahun 2014 sedang mencari dukungan politik kembali.

Berbeda dengan pesan lintas-sektarian Abadi, Maliki mengusulkan untuk menyingkirkan model pembagian kekuasaan tidak resmi negara di mana semua partai utama memiliki perwakilan kabinet. [mel]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kesehatan Jokowi Terus Merosot Akibat Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 11 Februari 2026 | 04:02

Berarti Benar Rakyat Indonesia Mudah Ditipu

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:34

Prabowo-Sjafrie Sjamsoeddin Diterima Partai dan Kelompok Oposisi

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:06

Macet dan Banjir Tak Mungkin Dituntaskan Pramono-Rano Satu Tahun

Rabu, 11 Februari 2026 | 03:00

Board of Peace Berpotensi Ancam Perlindungan HAM

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:36

Dubes Djauhari Oratmangun Resmikan Gerai ke-30.000 Luckin Coffee

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:19

Efisiensi Energi Jadi Fokus Transformasi Operasi Tambang di PPA

Rabu, 11 Februari 2026 | 02:14

Jagokan Prabowo di 2029, Saiful Huda: Politisi cuma Sibuk Cari Muka

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:18

LMK Tegas Kawal RDF Plant Rorotan untuk Jakarta Bersih

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:06

Partai-partai Tak Selera Dukung Prabowo-Gibran Dua Periode

Rabu, 11 Februari 2026 | 01:00

Selengkapnya