Berita

Persiapan pemilu Irak/Reuters

Dunia

Pertama Kali Sejak Pengusiran ISIS, Warga Irak Akan Gelar Pemilu

JUMAT, 11 MEI 2018 | 08:22 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Warga Irak untuk pertama kalinya sejak pengusiran kelompok militan ISIS, akan menggunakan hak suara mereka dalam pemilu besok (Sabtu, 12/5).

Dalam pemilu besok, warga Irak akan memilih Perdana Menteri dan juga parlemen yang baru untuk mempersatukan negeri.

Tiga kelompok etnis dan agama utama Irak, mayoritas Arab Syiah dan minoritas Arab Sunni dan Kurdi, telah berselisih selama beberapa dekade dan perpecahan sektarian tampak nyata seperti yang pernah terjadi 15 tahun setelah jatuhnya Saddam Hussein.


Namun demikian, seperti dimuat Reuters, siapa pun yang memenangkan pemilihan 12 Mei akan menghadapi tantangan membangun kembali Irak setelah empat tahun berperang dengan ISIS, mendorong ekonomi yang lesu, menyeimbangkan kepentingan para pendukung asing yang kuat dan mempertahankan persatuan rapuh negara itu dalam menghadapi ketegangan sektarian dan separatis.

Perdana Menteri incumbent Haider al-Abadi dinilai sejumlah pengamat akan bisa kembali meraih kemenangan, meski dengan selisih yang tidak jauh.

Sementara itu, dua penantang utamanya adalah pendahulunya Nuri al-Maliki dan komandan milisi Syiah yang didukung Iran, Hadi al-Amiri.

Keduanya memiliki basis pemilih yang lebih bersemangat daripada Abadi, yang sebagian besar menarik bagi pemilih yang lebih pragmatis yang melihat dia memiliki hubungan yang lebih baik dengan dunia luar dan daya tarik lintas-sektarian yang diperlukan untuk menghindari pertumpahan darah lebih lanjut dan menarik investasi.

Seperti Abadi, Amiri berjalan di atas sebuah platform yang menyoroti kemenangan melawan ISIS, meskipun narasi pemimpin milisi lebih menarik karena dia adalah komandan garis depan dan dipandang sebagai pahlawan perang oleh banyak orang Syiah.

Sementara Maliki, yang absen setelah delapan tahun berkuasa pada tahun 2014 sedang mencari dukungan politik kembali.

Berbeda dengan pesan lintas-sektarian Abadi, Maliki mengusulkan untuk menyingkirkan model pembagian kekuasaan tidak resmi negara di mana semua partai utama memiliki perwakilan kabinet. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya