Berita

Foto: Istimewa

Nusantara

Menggali Potensi Indonesia Sebagai Negara Industri

KAMIS, 10 MEI 2018 | 05:40 WIB

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi  (BPPT) merupakan institusi penting dan sepantasnya mendapat penguatan untuk meningkatkan daya saing menuju kemandirian bangsa.

Demikian disampaikan Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri dalam pertemuan bersama para peneliti di Gedung BPPT, Jakarta, Rabu (9/5).

Menurutnya, penguatan peran BPPT sejalan dengan bergulirnya kehendak kuat Presiden Joko Widodo untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri.


"Tidak ada satu negara pun dapat menjadi negara industri yang kuat, maju dan mandiri Berdikari tanpa riset yang kuat," kata Megawati.
 
Dia menjelaskan, tahun 2018, anggaran riset yang tersebar di seluruh kementerian dan lembaga sebesar Rp 24,9 triliun dari total 2221 triliun jumlah APBN 2018.

Jika diasumsikan, prosentase anggaran yang murni untuk riset tetap pada angka 43,7 persen maka setara dengan Rp 10,89 triliun atau hanya 0,49 persen dari total APBN. Angka itu turun 0,05 persen dari APBN dua tahun lalu.

Menurutnya kalimat kunci untuk menjadi negara industri yaitu kebijakan pembangunan yang berbasis pada riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahkan sambung Megawati, Presiden pertama RI Soekarno juga sangat mencita-citakan Indonesia menjadi negara industri. Hal ini bisa dibuktikan dalam arsip sejarah yang memperlihatkan bahwa Bung Karno melibatkan tidak kurang dari 600 pakar yang tergabung dalam Dewan Perancang Nasional.

"Bung Karno menekankan bahwa pondasi rencana pembangunan nasional harus bersifat ilmiah yang merupakan hasil riset nasional yang berdasar pada kenyataan yang ada dan kebutuhan rakyat Indonesia," papar Megawati.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak memperjuangkan revisi atas Undang-Undang Sistem Nasional Penelitian dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi harus eksplisit. Di mana, dikatakan bahwa riset ilmu pengetahuan dan teknologi wajib menjadi dasar dalam pengambilan keputusan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Kedua, dengan tidak berorientasi pada persoalan eksistensi lembaga tetapi pada kepentingan bangsa ke depan. Untuk dikaji terkait pentingnya Indonesia memiliki satu badan riset nasional, suatu badan yang akan mengkonsolidasikan seluruh riset di perguruan tinggi, kementerian dan lembaga.

Ketiga, yang tidak kalah penting adalah pengembangan dan perlindungan bagi sumber daya manusia (SDM) riset itu sendiri. Dari peningkatan kualitas, status kerja hingga penghargaan atas kekayaan intelektual yang mereka lahirkan.

"Indonesia tidak kekurangan anak bangsa yang cerdas. Mereka adalah salah satu generasi premium yang dipersiapkan untuk membangun Indonesia menjadi negara industri," jelas Megawati.

"Mereka semua memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Saat negara memanggil, mereka siap singsingkan lengan, bergotong royong untuk negeri. Sekali lagi, saya mengajak untuk berjuang bersama mewujudkan Indonesia menjadi negara industri, yang berbasis pada riset nasional. Sekarang lah saat yang tepat untuk kembali menghidupkan spirit percaya pada kekuatan anak bangsa kita sendiri," tegas Megawati yang juga ketua umum PDI Perjuangan. [nes]
 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya