Berita

Dmitry Medvedev/RT

Dunia

Parlemen Rusia Muluskan Jalan Dmitry Medvedev Sebagai Perdana Menteri

RABU, 09 MEI 2018 | 13:59 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen tingkat rendah Rusia telah menyetujui sekutu lama Vladimir Putin, Dmitry Medvedev sebagai ketua kabinet untuk masa jabatan baru pekan ini, meski ada penentangan dari kaukus parlemen sayap kiri.

Dari 433 anggota parlemen yang hadir pada sesi Selasa (8/5) Duma Negara, 374 memilih mendukung pencalonan Medvedev dan 56 suara menentang. Tidak ada abstain.

Sebelumnya, perwakilan Partai Komunis Federasi Rusia dan partai kiri tengah, Fair Russia mengatakan mereka tidak akan mendukung pencalonan Medvedev untuk jabatan itu karena mereka menganggap kinerja kabinet selama beberapa tahun terakhir sebagai sangat kurang.


Kurang dari satu jam setelah pemilihan Duma, Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani sebuah dekrit yang menunjuk Dmitry Medvedev sebagai kepala pemerintahan.

Sesuai dengan hukum Rusia, pemerintahan Medvedev dipecat setelah Vladimir Putin dilantik sebagai presiden pada hari Senin kemarin, tetapi semua anggotanya terus bekerja sampai kabinet baru terbentuk. Juga pada hari Senin, Putin menominasikan Medvedev sebagai perdana menteri, dan Duma Negara mengatur pemungutan suara sehari berikutnya.

Dmitry Medvedev yang kini berusia 52 tahun diketahui memimpin pemerintahan Rusia selama masa kepresidenan Putin sebelumnya, dari 2012.

Sebelum itu, ia menjabat sebagai presiden Rusia selama empat tahun sementara Putin memimpin pemerintah.

Setelah dikukuhkan sebagai perdana menteri, Medvedev memiliki waktu seminggu untuk mengajukan kepada presiden proposal tentang struktur pemerintahan baru, bersama dengan kandidat untuk jabatan kabinet besar. Dia sudah menunjuk beberapa kandidat untuk posisi wakil awal pekan ini.

Medvedev mencatat bahwa ia hanya mengajukan kandidat untuk jabatan-jabatan kunci di pemerintahan sekarang dan akan mencalonkan orang lain nantinya. Demikian seperti dimuat Russia Today. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya