Berita

Kuba dan AS/Net

Dunia

Embargo Ekonomi AS Rugikan Kuba USD 130 Miliar

RABU, 09 MEI 2018 | 13:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Embargo keuangan dan perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba dinilai tidak adil dan telah merugikan ekonomi negara tersebut sebesar USD 130 miliar selama hampir enam dasawarsa.

"Negara ini yang menyambut kami hari ini sedang menguji cara-caranya sendiri untuk menghadapi biaya manusia yang brutal yang telah bertahan selama blokade yang tidak adil," kata kepala badan ekonomi regional PBB untuk Amerika Latin, ECLAC, Alicia Barcena mengatakan pada pertemuan dua tahunan di Havana pekan ini.

"Kami mengevaluasinya setiap tahun sebagai komisi ekonomi dan kami tahu bahwa blokade ini membebani rakyat Kuba lebih dari 130 miliar dolar pada harga saat ini dan telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada struktur ekonominya," katanya, tanpa merinci bagaimana organisasi itu sampai pada angka perkiraan tersebut.


Setelah menyetujui penolakan bersejarah Amerika Serikat-Kuba pada tahun 2014, mantan Presiden AS Barack Obama mengurangi embargo, yang sepenuhnya diberlakukan pada tahun 1962.

Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu memperketat pembatasan perjalanan dan perdagangan lagi.

"Meskipun kesulitan ekonomi Kuba dihadapi, terutama karena intensifikasi blokade yang dikenakan pada Kuba. Kami akan terus fokus pada tujuan pembangunan yang ditetapkan," kata Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dalam pidato pembukaannya di pertemuan, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti dimuat Reuters.

Kuba berharap reformasi pasar yang diperkenalkan dalam dekade terakhir akan mendorong pertumbuhan, tetapi sejauh ini mereka telah membukukan hasil yang beragam. Partai Komunis yang berkuasa pada awal tahun ini mengakui bahwa pelaksanaannya lebih sulit dari yang diperkirakan.

ECLAC sendiri memastikan akan mendukung program reformasi Kuba. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya