Berita

Kuba dan AS/Net

Dunia

Embargo Ekonomi AS Rugikan Kuba USD 130 Miliar

RABU, 09 MEI 2018 | 13:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Embargo keuangan dan perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba dinilai tidak adil dan telah merugikan ekonomi negara tersebut sebesar USD 130 miliar selama hampir enam dasawarsa.

"Negara ini yang menyambut kami hari ini sedang menguji cara-caranya sendiri untuk menghadapi biaya manusia yang brutal yang telah bertahan selama blokade yang tidak adil," kata kepala badan ekonomi regional PBB untuk Amerika Latin, ECLAC, Alicia Barcena mengatakan pada pertemuan dua tahunan di Havana pekan ini.

"Kami mengevaluasinya setiap tahun sebagai komisi ekonomi dan kami tahu bahwa blokade ini membebani rakyat Kuba lebih dari 130 miliar dolar pada harga saat ini dan telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada struktur ekonominya," katanya, tanpa merinci bagaimana organisasi itu sampai pada angka perkiraan tersebut.


Setelah menyetujui penolakan bersejarah Amerika Serikat-Kuba pada tahun 2014, mantan Presiden AS Barack Obama mengurangi embargo, yang sepenuhnya diberlakukan pada tahun 1962.

Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu memperketat pembatasan perjalanan dan perdagangan lagi.

"Meskipun kesulitan ekonomi Kuba dihadapi, terutama karena intensifikasi blokade yang dikenakan pada Kuba. Kami akan terus fokus pada tujuan pembangunan yang ditetapkan," kata Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dalam pidato pembukaannya di pertemuan, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti dimuat Reuters.

Kuba berharap reformasi pasar yang diperkenalkan dalam dekade terakhir akan mendorong pertumbuhan, tetapi sejauh ini mereka telah membukukan hasil yang beragam. Partai Komunis yang berkuasa pada awal tahun ini mengakui bahwa pelaksanaannya lebih sulit dari yang diperkirakan.

ECLAC sendiri memastikan akan mendukung program reformasi Kuba. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya