Berita

Kuba dan AS/Net

Dunia

Embargo Ekonomi AS Rugikan Kuba USD 130 Miliar

RABU, 09 MEI 2018 | 13:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Embargo keuangan dan perdagangan Amerika Serikat terhadap Kuba dinilai tidak adil dan telah merugikan ekonomi negara tersebut sebesar USD 130 miliar selama hampir enam dasawarsa.

"Negara ini yang menyambut kami hari ini sedang menguji cara-caranya sendiri untuk menghadapi biaya manusia yang brutal yang telah bertahan selama blokade yang tidak adil," kata kepala badan ekonomi regional PBB untuk Amerika Latin, ECLAC, Alicia Barcena mengatakan pada pertemuan dua tahunan di Havana pekan ini.

"Kami mengevaluasinya setiap tahun sebagai komisi ekonomi dan kami tahu bahwa blokade ini membebani rakyat Kuba lebih dari 130 miliar dolar pada harga saat ini dan telah meninggalkan tanda yang tak terhapuskan pada struktur ekonominya," katanya, tanpa merinci bagaimana organisasi itu sampai pada angka perkiraan tersebut.


Setelah menyetujui penolakan bersejarah Amerika Serikat-Kuba pada tahun 2014, mantan Presiden AS Barack Obama mengurangi embargo, yang sepenuhnya diberlakukan pada tahun 1962.

Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump tahun lalu memperketat pembatasan perjalanan dan perdagangan lagi.

"Meskipun kesulitan ekonomi Kuba dihadapi, terutama karena intensifikasi blokade yang dikenakan pada Kuba. Kami akan terus fokus pada tujuan pembangunan yang ditetapkan," kata Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel dalam pidato pembukaannya di pertemuan, dihadiri juga oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres seperti dimuat Reuters.

Kuba berharap reformasi pasar yang diperkenalkan dalam dekade terakhir akan mendorong pertumbuhan, tetapi sejauh ini mereka telah membukukan hasil yang beragam. Partai Komunis yang berkuasa pada awal tahun ini mengakui bahwa pelaksanaannya lebih sulit dari yang diperkirakan.

ECLAC sendiri memastikan akan mendukung program reformasi Kuba. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya