Berita

Najib Razak dan Mahathir Mohamad/BBC

Dunia

Menakar Potensi Kemenangan Mahathir Mohamad Di Pemilu Malaysia

RABU, 09 MEI 2018 | 09:38 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Jutaan pemilih di Malaysia menggunakan hak suaranya dalam pemilu hari ini (Rabu, 9/5).

Dalam pemilu kali ini, pemimpin oposisi Mahathir Mohamad akan berhadapan dengan koalisi Barisan Nasional (BN) pimpinan PM Najib Razak.

Warga Malaysia akan memilih 222 anggota parlemen serta anggota dewan negara di 12 dari 13 negara bagian.


Malaysia menggunakan sistem first past the post electoral di mana partai yang mendapatkan kursi terbanyak di parlemen menang sekalipun tidak memenangkan suara populer.

Pemilu kali ini menjadi sorotan karena kehadiran Mahathir Mohammad sebagai pesaing Najib

Dalam sejarah perpolitikan Malaysia, kemenangan oposisi belum pernah terjadi sebelumnya di Malaysia, di mana BN telah memerintah selama 61 tahun.

Politik Malaysia telah didominasi sejak kemerdekaan oleh koalisi BN dan partai utamanya, United Malays National Organization (UMNO).

Namun koalisi yang dulu kuat ini telah mengalami penurunan popularitasnya.

Dalam pemilihan terakhir, pada tahun 2013, oposisi membuat keuntungan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yakni memenangkan suara populer, tetapi gagal memenangkan kursi yang cukup untuk membentuk pemerintahan.

Dalam peristiwa dramatis, pemimpin oposisi Anwar Ibrahim dijatuhi hukuman lima tahun penjara atas tuduhan sodomi Anwar menyebut bahwa tuduhan itu merupakan bagian dari kampanye politik.

Sementara Mahathir, perdana menteri terlama di negara itu yang pernah menjadi bagian integral dari BN, dan seorang mentor untuk Najib di masa lalu, meninggalkan koalisi pada tahun 2016. Namun kini dia memimpin koalisi oposisi Pakatan Harapan.

Najib sendiri telah terlibat dalam skandal korupsi di mana dia dituduh mengantongi sekitar USD 700 juta dari 1Malaysian Development Berhad, dana investasi negara. Dia dengan keras membantah semua tuduhan tersebut. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya