Tekanan tinggi yang dialami mata uang rupiah terhadap dolar AS diibaratkan seperti demam tinggi. Bagi para pemilik uang, pilihan terbaik adalah memegang mata uang dolar AS.
Begitu dikatakan peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng, Selasa tengah malam (8/5). Menurut ekonom yang juga aktivis itu, demam tinggi yang dialami rupiah disebabkan oleh lima faktor ekonomi.
Pertama, neraca transaksi berjalan yang mengalami defisit yang besar. Sepanjang tahun 2017 defisit transaksi berjalan mencapai (minus) Rp 242,09 triliun. Defisit yang besar terjadi dalam neraca jasa-jasa dan defisit pendapatan primer.
"Defisit transaksi berjalan menjadi penyakit permanen Indonesia," ujarnya.
Penyebab kedua adalah posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta yang meningkat pesat.
"Utang pemerintah bertambah Rp 1.205,9 triliun pada kurun 2014 hingga 2017, pada posisi kurs Rp 14.000/dolar AS. Perningkatan utang yang sangat pesat ini tidak berbanding lurus dengan pertumbuhan ekonomi. Malah sebaliknya kontraproduktif," sambungnya Salamuddin.
Selanjutnya, posisi utang luar negeri pemerintah dan swasta sampai dengan akhir 2017 mencapai Rp 4.931,5 triliun pada kurs Rp 14.000/dolar AS. Pemerintah dan swasta mengandalkan utang baru sebagai sandaran dalam membayar bunga dan kewajiban lainnya.
Kempat, utang pemerintah yang bersumber dari dalam dan luar negeri yang semakin membesar.
"Berdasarkan data kementrian keuangan dalam APBN tahun 2018 Outstanding Utang Pemerintah mencapai Rp 4.227,3 triliun (pada kurs 13.500/doalr AS) atau sebesar Rp 4,381.9 triliun (kurs 14.000/dolar AS). Pemerintah menjadikan utang sebagai sandaran utama untuk menopang APBN," sambungnya lagi.
Salamuddin Daeng juga mengatakan bahwa rata-rata bunga utang pemerintah yang cukup besar mencapai Rp 191,2 triliun (tahun 2016), sebesar Rp 221,2 (tahun 2017) dan sebesar Rp 238,6 (tahun 2018).
Selanjutnya utang jatuh tempo 2018 mencapai Rp 400 triliun.
"Dengan demikian maka total kewajiban terkait utang pemerintah pada tahun 2018 adalah sebesar Rp 650 triliun hingga Rp 700 triliun (tergantung perkembangan kurs). Nilai kewajiban yang besar ini tampaknya akan sulit dapat dibayar oleh pemerintah," demikian Salamuddin Daeng.
[dem]
