Berita

Malaysia/Net

Dunia

Menakar Potensi Kemenangan Najib Razak Di Pemilu Malaysia

SELASA, 08 MEI 2018 | 08:19 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Malaysia akan menggelar pemilihan umum besok (Rabu, 9/5).

Kendati sejumlah pengamat menyebut bahwa Perdana Menteri Najib Razak yang merupakan calon petahana akan bisa mengamankan masa jabatan selanjutnya, dia tetap menghadapi tantangan kuat dari sekutu lamanya, mantan perdana menteri Mahathir Mohamad, yang telah membuat kejutan kembali ke politik pada usia 92 tahun.

Sebagai gambaran soal peta perpolitikan Malaysia, sejak kemerdekaan pada tahun 1957, perpolitikan Malaysia banyak diisi oleh koalisi Barisan Nasional (BN) dan partai utamanya, United Malays National Organisation (UMNO).


Najib Razak sendiri memenangkan masa jabatan kedua sebagai perdana menteri pada tahun 2013 tetapi dengan mayoritas yang lemah dalam menghadapi oposisi yang semakin kuat.

Pada pemilu 2013 lalu, oposisi menduga ada kecurangan pemilu dan kritikus juga berulang kali menuduh pemerintahan Najib melakukan persekongkolan.

Najib terjerat dalam tuduhan internasional tentang korupsi merajalela dalam kaitannya dengan pengelolaan dana investasi negara 1Malaysia Development Berhad (1MDB).

Sementara itu dalam pemilu tahun ini, muncul sebagai saingan utama Najib adalah mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad yang mencalonkan diri lagi untuk jabatan pada usia 92 tahun.

Mahathir bukan tokoh sembarangan. Dia diketahui mengundurkan diri pada 2003 setelah dua dekade berkuasa di Malaysia.

Mahathir dikreditkan dengan upayanya mengubah Malaysia menjadi macan ekonomi Asia selama memimpin. Bukan hanya itu, dia juga mengambil sikap keras terhadap mereka yang menentangnya atau mengancam kekuasaannya.

Mahathir juga merupakan mentor dan sekutu Najib. Namun seiring perjalanan waktu, dia telah tumbuh vokal menentang kepemimpinan Najib dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam pemilu kali ini, Mahathir mengatakan bahwa jika dia terpilih, dia akan menyerahkan kekuasaan kepada orang lain dalam waktu dua tahun.

Orang lain yang dimaksudkannya kemungkinan besar adalah mantan saingannya sendiri, pemimpin oposisi yang dipenjarakan, Anwar Ibrahim.

Anwar, wakil Mahathir dan pewaris tahta pada 1990-an, dipecat pada 1998 karena perbedaan pandangan politik, dan kemudian dipenjarakan karena tuduhan sodomi dan korupsi, yang selalu dibantahnya.

Mahathir sendiri pernah mengatakan bahwa dia akan mencari pengampunan untuk Anwar, yang memungkinkan dia mencalonkan diri untuk pemilihan dan berpotensi, untuk jabatan tertinggi.

Dalam pemungutan suara besok, pemilih akan memilih 222 anggota parlemen serta anggota dewan negara di 12 dari 13 negara bagian.

Najib sejauh ini adalah sosok favorit, berdasarkan sejumlah analis. Dia dan BN secara tradisional menikmati dukungan dari Muslim Melayu yang merupakan sekitar 60 persen dari populasi.

Dia mengatakan kemenangan untuk pihak lain akan menjadi "mimpi buruk" bagi etnis Melayu.

Sementara itu oposisi secara tradisional bergantung pada etnis China, India dan kelompok minoritas lainnya.

Malaysia sendiri memiliki sistem first-past-the-post, yakni partai yang memenangkan kursi terbanyak menduduki jabatan.

Jadi bahkan jika Najib menang, partainya bisa kehilangan kursi, mengurangi pengaruh politiknya dan berpotensi menempatkan posisinya sebagai pemimpin yang dipertanyakan.

Satu-satunya hal yang memberi peluang bagi oposisi adalah kenyataan bahwa suara Melayu kemungkinan akan terpecah antara koalisi pemerintahan, oposisi, dan Islamis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Demikian dikutip sejumlah sumber. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya