Berita

Najib Razak/Net

Dunia

Najib Razak: Oposisi Hanya Pandai Mengkritik Tanpa Tawaran Subtansial

SELASA, 08 MEI 2018 | 07:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kemajuan ekonomi Malaysia adalah bukti kerja keras semua orang Malaysia dan oposisi tidak boleh menghalanginya.

Begitu kata Perdana Menteri Malaysia Najib Razak yang juga calon petahana dalam pemilu yang akan digelar esok hari (Rabu, 9/5).

Dia mengklaim bahwa telah ada 2,7 juta pekerjaan diciptakan sejak dia menjadi perdana menteri pada 2009 lalu. Selain itu dia juga mengklaim bahwa pertumbuhan rata-rata ekonomi Malaysia adalah 5,4 persen sejak 2010 di bawah pemerintahannya.


Najib menyebut bahwa pertumbuhan semacam itulah yang diinginkan oleh ekonomi maju dunia, dan tidak boleh dipermainkan oleh oposisi.

Najib menambahkan bahwa pendapatan nasional bruto Malaysia bisa naik lebih dari 50 persen dan itulah alasan mengapa Dana Moneter Internasional memuji negara itu karena sedang dalam perjalanan menuju status berpenghasilan tinggi.

"Ini adalah pencapaian semua orang Malaysia, dan jangan biarkan orang lain mengatakan sebaliknya kepada Anda," kata Najib.

"Jangan biarkan oposisi mengotori pencapaian tersebut dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak ada, atau dengan liar mengklaim bahwa negara itu berada di ambang kebangkrutan," katanya dalam posting terbarunya berjudul, "Pilihan Tepat untuk Membuat Malaysia Lebih Besar" di blog resminya, NajibRazak.com.

Najib, yang juga Menteri Keuangan, mengatakan oposisi hanya pandai mengkritik namun tidak menawarkan substansi sebagai balasan dan membuat janji palsu yang mereka tahu tidak dapat mereka penuhi.

"Misalnya, mereka mengklaim bahwa mereka akan menghapus Pajak Barang dan Jasa (GST), tetapi belum mengusulkan bagaimana mereka akan menggantikan RM 43 miliar yang dibawanya tahun lalu," jelasnya.

"Memperkenalkan GST adalah salah satu keputusan tersulit yang pernah saya buat. Saya tahu bahwa itu akan menyebabkan peningkatan harga beberapa barang dan jasa, dan itu akan menyakitkan bagi sebagian orang Malaysia," tambahnya seraya menyebut bahwa faktanya tanpa GST, ekonomi akan terus terlalu bergantung pada harga minyak. Demikian seperti dimuat Channel News Asia. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya