Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Klaim AS Soal Upaya Perdamaian Semenajung Korea Menyesatkan

SENIN, 07 MEI 2018 | 09:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan tekanan politik dan sanksi maksimum kepada Korea Utara bukanlah alasan yang mendorong Pyongyang ke meja perundingan.

Begitu penegasan yang disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam kabar yang dimuat kantor berita KCNA akhir pekan kemarin. Pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan klaim menyesatkan mengenai hal tersebut.

Pernyatana tersebut dikeluarkan jelang beberapa minggu sebelum Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka.


KCNA mengutip jurubicara tersebut memperingatkan bahwa klaim tersebut adalah upaya berbahaya untuk merusak perkembangan situasi yang sedang terjadi di semenanjung Korea pasca KTT Korut-Korsel akhir April kemarin.

Pada KTT tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyetujui sejumlah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Utara-Selatan dan mengindikasikan dia bersedia untuk membahas denuklirisasi semenanjung itu, meskipun apa yang akan diperlukan dan kondisi apa yang diperlukan Korut belum dijelaskan.

Di tengah situasi tersebut, Trump dan pejabat senior Amerika Serikat telah berulang kali mengklaim bahwa kebijakan keras Washington terhadap Korea Utara, bersama dengan tekanan pada mitra dagang utamanya China, telah memainkan peran yang menentukan dalam membalikkan situasi yang sangat tegang.

"Amerika Serikat dengan sengaha memprovokasi Korea Utara pada saat situasi di Semenanjung Korea bergerak menuju perdamaian dan rekonsiliasi," kata juru bicara tersebut seperti dimuat ulang CBS News. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

Timur Tengah Memanas, PKB Ingatkan Ancaman Lonjakan Harga Pupuk

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:53

Likuiditas Februari Tumbuh 8,7 Persen, Ditopang Belanja Pemerintah dan Kredit

Sabtu, 28 Maret 2026 | 13:38

Trump Bikin Gaduh Lagi, Hormuz Disebut “Selat Trump"

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:53

Krisis BBM Sri Lanka Mulai Mengancam Sektor Pangan

Sabtu, 28 Maret 2026 | 12:17

Arus Balik Lebaran 2026 Dorong Rekor Baru Penumpang Kereta Api

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:53

Beban Utang AS: Masalah Besar yang Masih Diabaikan Pasar

Sabtu, 28 Maret 2026 | 11:24

IHSG Lesu Pasca Libur Lebaran, Asing Ramai-ramai Jual Saham

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:52

Amerika Sesumbar Bisa Habisi Iran dalam Hitungan Minggu Tanpa Perang Darat

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:40

Kapal Pertamina Masih Tertahan di Hormuz, DPR Desak Presiden Turun Tangan!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:28

Komisi XII DPR: WFH Bukan Solusi Tunggal untuk Hemat Energi!

Sabtu, 28 Maret 2026 | 10:12

Selengkapnya