Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Klaim AS Soal Upaya Perdamaian Semenajung Korea Menyesatkan

SENIN, 07 MEI 2018 | 09:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan tekanan politik dan sanksi maksimum kepada Korea Utara bukanlah alasan yang mendorong Pyongyang ke meja perundingan.

Begitu penegasan yang disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam kabar yang dimuat kantor berita KCNA akhir pekan kemarin. Pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan klaim menyesatkan mengenai hal tersebut.

Pernyatana tersebut dikeluarkan jelang beberapa minggu sebelum Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka.


KCNA mengutip jurubicara tersebut memperingatkan bahwa klaim tersebut adalah upaya berbahaya untuk merusak perkembangan situasi yang sedang terjadi di semenanjung Korea pasca KTT Korut-Korsel akhir April kemarin.

Pada KTT tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyetujui sejumlah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Utara-Selatan dan mengindikasikan dia bersedia untuk membahas denuklirisasi semenanjung itu, meskipun apa yang akan diperlukan dan kondisi apa yang diperlukan Korut belum dijelaskan.

Di tengah situasi tersebut, Trump dan pejabat senior Amerika Serikat telah berulang kali mengklaim bahwa kebijakan keras Washington terhadap Korea Utara, bersama dengan tekanan pada mitra dagang utamanya China, telah memainkan peran yang menentukan dalam membalikkan situasi yang sangat tegang.

"Amerika Serikat dengan sengaha memprovokasi Korea Utara pada saat situasi di Semenanjung Korea bergerak menuju perdamaian dan rekonsiliasi," kata juru bicara tersebut seperti dimuat ulang CBS News. [mel]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya