Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Klaim AS Soal Upaya Perdamaian Semenajung Korea Menyesatkan

SENIN, 07 MEI 2018 | 09:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan tekanan politik dan sanksi maksimum kepada Korea Utara bukanlah alasan yang mendorong Pyongyang ke meja perundingan.

Begitu penegasan yang disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam kabar yang dimuat kantor berita KCNA akhir pekan kemarin. Pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan klaim menyesatkan mengenai hal tersebut.

Pernyatana tersebut dikeluarkan jelang beberapa minggu sebelum Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka.


KCNA mengutip jurubicara tersebut memperingatkan bahwa klaim tersebut adalah upaya berbahaya untuk merusak perkembangan situasi yang sedang terjadi di semenanjung Korea pasca KTT Korut-Korsel akhir April kemarin.

Pada KTT tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyetujui sejumlah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Utara-Selatan dan mengindikasikan dia bersedia untuk membahas denuklirisasi semenanjung itu, meskipun apa yang akan diperlukan dan kondisi apa yang diperlukan Korut belum dijelaskan.

Di tengah situasi tersebut, Trump dan pejabat senior Amerika Serikat telah berulang kali mengklaim bahwa kebijakan keras Washington terhadap Korea Utara, bersama dengan tekanan pada mitra dagang utamanya China, telah memainkan peran yang menentukan dalam membalikkan situasi yang sangat tegang.

"Amerika Serikat dengan sengaha memprovokasi Korea Utara pada saat situasi di Semenanjung Korea bergerak menuju perdamaian dan rekonsiliasi," kata juru bicara tersebut seperti dimuat ulang CBS News. [mel]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya