Berita

Donald Trump/Net

Dunia

Klaim AS Soal Upaya Perdamaian Semenajung Korea Menyesatkan

SENIN, 07 MEI 2018 | 09:55 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan tekanan politik dan sanksi maksimum kepada Korea Utara bukanlah alasan yang mendorong Pyongyang ke meja perundingan.

Begitu penegasan yang disampaikan jurubicara Kementerian Luar Negeri Korea Utara dalam kabar yang dimuat kantor berita KCNA akhir pekan kemarin. Pernyataan tersebut dibuat untuk meluruskan klaim menyesatkan mengenai hal tersebut.

Pernyatana tersebut dikeluarkan jelang beberapa minggu sebelum Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan akan mengadakan pertemuan puncak pertama mereka.


KCNA mengutip jurubicara tersebut memperingatkan bahwa klaim tersebut adalah upaya berbahaya untuk merusak perkembangan situasi yang sedang terjadi di semenanjung Korea pasca KTT Korut-Korsel akhir April kemarin.

Pada KTT tersebut, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menyetujui sejumlah tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan hubungan Utara-Selatan dan mengindikasikan dia bersedia untuk membahas denuklirisasi semenanjung itu, meskipun apa yang akan diperlukan dan kondisi apa yang diperlukan Korut belum dijelaskan.

Di tengah situasi tersebut, Trump dan pejabat senior Amerika Serikat telah berulang kali mengklaim bahwa kebijakan keras Washington terhadap Korea Utara, bersama dengan tekanan pada mitra dagang utamanya China, telah memainkan peran yang menentukan dalam membalikkan situasi yang sangat tegang.

"Amerika Serikat dengan sengaha memprovokasi Korea Utara pada saat situasi di Semenanjung Korea bergerak menuju perdamaian dan rekonsiliasi," kata juru bicara tersebut seperti dimuat ulang CBS News. [mel]

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

Janggal, Purbaya Dipecat Setelah Mencopot Ratusan Pejabat Kemenkeu

Senin, 14 September 2026 | 21:57

UPDATE

Bandit Keuangan Terorganisir

Minggu, 20 September 2026 | 00:02

Perjuangkan Hak Retaker, Willy Aditya: Republik Berdiri dari Tangan Dokter

Sabtu, 19 September 2026 | 23:58

Kemenkeu Tahan SAL Rp200 Triliun di Bank Hingga Juli 2027

Sabtu, 19 September 2026 | 23:32

KSAD Siapkan Helikopter Mi-35M Buatan Rusia untuk Misi Kemanusiaan di Papua

Sabtu, 19 September 2026 | 23:21

Disorot Publik, Nusron Wahid Ternyata Sudah Mundur dari Pengurus Golkar

Sabtu, 19 September 2026 | 22:47

Sektor Pariwisata RI Stagnan, Indonesia Kalah Cepat dari Vietnam

Sabtu, 19 September 2026 | 22:34

Kopasgat dan Satgas Habema Tangkap Pentolan OPM Abdon Kisamdu

Sabtu, 19 September 2026 | 21:56

PP IPA Dukung Prabowo Gratiskan Biaya Pendidikan SD hingga Universitas Negeri

Sabtu, 19 September 2026 | 21:37

Selebgram Jule Tak Jadi Tersangka Meski Konsumsi Etomidate, Ini Penjelasan Polisi

Sabtu, 19 September 2026 | 21:31

Bongkar Praktik Shadow Economy WNA di Bali, Hotel Lokal Terancam Kalah Saing

Sabtu, 19 September 2026 | 20:31

Selengkapnya