Berita

Eko Soerjosantjojo bersama Prabowo Subianto dan Rachmawati Soekarnoputri/RMOL

Politik

Rizal Ramli Operator Ekonomi Pasal 33 UUD 1945 Yang Asli

JUMAT, 04 MEI 2018 | 20:59 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai racun kalajengking bisa dilihat sebagai puncak dari kekhawatiran terhadap ketidakmampuan dirinya dan tim ekonomi yang dia percaya dalam menangani situasi ekonomi yang terus memburuk.

Di saat bersamaan, cerita Jokowi tentang racun kalajengking juga menegaskan bahwa persoalan utama yang sedang dihadapi bangsa Indonesia terletak di sektor ekonomi. Pemerintahan baru nanti perlu memikirkan disain ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan yang berkeadilan.

Demikian dikatakan politisi Eko Soerjosantjojo dalam perbincangan dengan redaksi Jumat malam (4/5).


Eko yang sedang berada di Surabaya setelah ikut dalam rombongan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jumat siang tadi, mengatakan, pemerintahan baru hasil Pilpres 2019 memerlukan seorang ekonom yang memiliki kapasitas dan kapabilitas serta keberpihakan yang jelas pada kepentingan rakyat banyak.

"Pemerintahan baru nanti membutuhkan ekonom yang tahu dan mampu menempatkan kepentingan nasional dan rakyat banyak sebagai prioritas utama pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan ketimpangan ekonomi," ujarnya.

"Inilah yang diamanatkan oleh Pasal 33 UUD 1945 yang asli, bangunan ekonomi nasional yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, tidak liberal dan kapitalistik. Sayangnya, pasal ini sudah diamandemen. Ciri sosialisme Indonesia ini sudah dihabisi dan digunakan oleh kelompok neolib untuk melayani kepentingan tuan asing mereka," sambungnya lagi.

Saat ditanya, siapa ekonom yang menurutnya memiliki kapasitas dan kapabiltas mewujudkan ekonomi nasional yang berorientasi pada pertumbuhan dan keadilan, Eko menyebut nama ekonom senior DR. Rizal Ramli.

"Kita semua tahu bagaimana sepak terjangnya sejak jadi menteri di era Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Bang Rizal ini operator yang pas untuk menjalankan Pasal 33 UUD 1945 yang asli. Pantas bila dipasangkan dengan Pak Prabowo," demikian Eko. [dem]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

UPDATE

2.241 ASN Resmi jadi Komcad Usai Latsarmil Gelombang Kedua Ditutup

Rabu, 30 September 2026 | 00:13

Sabar Tobing: AI Ubah Dunia Perpajakan, Talenta Digital Makin Dibutuhkan

Selasa, 29 September 2026 | 23:50

DPR Minta Pemerintah dan ASDP Tangani Kemacetan Horor Ketapang

Selasa, 29 September 2026 | 23:46

KPK Tegaskan Penyitaan Aset Silmy Karim Sah Usai Praperadilan Ditolak

Selasa, 29 September 2026 | 23:19

KPK Harus Transparan soal Kasus CSR BI-OJK yang Libatkan Dua Anggota DPR

Selasa, 29 September 2026 | 22:39

Kuasa Hukum Faizal Assegaf Apresiasi Polda Metro Periksa Jubir KPK

Selasa, 29 September 2026 | 22:32

Kantor PT Bela Parahiyangan Digeledah Buntut Dugaan Suap HGB ATR/BPN

Selasa, 29 September 2026 | 22:17

Apartemen Vinna Ledy yang Disita KPK Diduga Pemberian Pengusaha

Selasa, 29 September 2026 | 22:09

Membangun Ekosistem Keselamatan dan Perlindungan Korban

Selasa, 29 September 2026 | 22:08

Jokowi Masuk PSI Bisa Mengubah Konfigurasi Politik 2029

Selasa, 29 September 2026 | 22:04

Selengkapnya