Berita

Kofi Annan/Net

Dunia

Kofi Annan: Facebook Harus Bergerak Lebih Cepat Daripada Pesan Kebencian

JUMAT, 04 MEI 2018 | 11:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan ketua PBB Kofi Annan mengatakan kepada Facebook Inc pekan ini bahwa perusahaan tersebut harus mempertimbangkan pembentukan tim khusus untuk merespon lebih cepat terhadap ancaman kekerasan sektarian di negara-negara seperti Myanmar yang beresiko tinggi.

Facebook, jaringan sosial terbesar di dunia, diketahui saat ini berada di bawah tekanan dari pihak berwenang dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di banyak negara karena perannya dalam menyebarkan pesan kebencian, kisah palsu, dan propaganda yang disponsori pemerintah.

Annan, muncul di panggung sebelum audiens karyawan Facebook, diminta oleh Chief Product Officer Facebook Chris Cox untuk menyampaikan rekomendasi untuk perusahaan untuk membantu melindungi pemilihan.


Annan menjawab bahwa Facebook harus mampu mengatur semacam kekuatan respons yang cepat, kelompok reaksi cepat.

Pihak Facebook sendiri mengatakan telah memiliki lebih dari 7.500 pekerja yang meninjau posting untuk kepatuhan dengan buku aturannya.

Namun pihak Facebook mengakui bahwa di beberapa negara masih kekurangan staf untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Ahli Hak Asasi Manusia AS yang menyelidiki kemungkinan genosida di Myanmar mengatakan pada bulan Maret bahwa Facebook telah memainkan peran dalam menyebarkan pidato kebencian di negara tersebut.

Annan yang memimpin komisi yang tahun lalu merekomendasikan kepada pemerintah Myanmar untuk menghindari kekuatan yang berlebihan dalam krisis.

Namun sejak itu, kata Annan, media sosial Facebook mungkin telah membuat krisis lebih buruk.

"Jika memang itu masalahnya, apakah ada titik di suatu tempat di sepanjang garis ketika tindakan bisa diambil untuk mengganggu penyebaran pesan? Ini adalah masalah yang perlu Anda pikirkan," kata Annan seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Jasa Kiai Kampung

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:26

Waketum MUI Usul Gaji Guru Pesantren di Atas UMR

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:16

Jangan Takut Kritik Pemerintah

Minggu, 30 Agustus 2026 | 04:04

Saham BYAN Mencuat, IAW Ingatkan soal Pengawasan Regulator

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:20

Melawan Amplop di Muktamar NU

Minggu, 30 Agustus 2026 | 03:08

Program Streamlining Danantara Tak Boleh Identik dengan PHK

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:38

Investor Diajak Terlibat 37 Proyek Investasi Strategis di Jakarta

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:17

Budi Arie Tolak Cabut Analisis Pemilu sebelum 2029

Minggu, 30 Agustus 2026 | 02:02

Jangan Berhenti pada Janji 15 Desember

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:35

Pajak Diduga Bocor Rp5 Triliun, Purbaya Kantongi 40 Nama Perusahaan Baja

Minggu, 30 Agustus 2026 | 01:21

Selengkapnya