Berita

Kofi Annan/Net

Dunia

Kofi Annan: Facebook Harus Bergerak Lebih Cepat Daripada Pesan Kebencian

JUMAT, 04 MEI 2018 | 11:43 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mantan ketua PBB Kofi Annan mengatakan kepada Facebook Inc pekan ini bahwa perusahaan tersebut harus mempertimbangkan pembentukan tim khusus untuk merespon lebih cepat terhadap ancaman kekerasan sektarian di negara-negara seperti Myanmar yang beresiko tinggi.

Facebook, jaringan sosial terbesar di dunia, diketahui saat ini berada di bawah tekanan dari pihak berwenang dan kelompok-kelompok hak asasi manusia di banyak negara karena perannya dalam menyebarkan pesan kebencian, kisah palsu, dan propaganda yang disponsori pemerintah.

Annan, muncul di panggung sebelum audiens karyawan Facebook, diminta oleh Chief Product Officer Facebook Chris Cox untuk menyampaikan rekomendasi untuk perusahaan untuk membantu melindungi pemilihan.


Annan menjawab bahwa Facebook harus mampu mengatur semacam kekuatan respons yang cepat, kelompok reaksi cepat.

Pihak Facebook sendiri mengatakan telah memiliki lebih dari 7.500 pekerja yang meninjau posting untuk kepatuhan dengan buku aturannya.

Namun pihak Facebook mengakui bahwa di beberapa negara masih kekurangan staf untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Ahli Hak Asasi Manusia AS yang menyelidiki kemungkinan genosida di Myanmar mengatakan pada bulan Maret bahwa Facebook telah memainkan peran dalam menyebarkan pidato kebencian di negara tersebut.

Annan yang memimpin komisi yang tahun lalu merekomendasikan kepada pemerintah Myanmar untuk menghindari kekuatan yang berlebihan dalam krisis.

Namun sejak itu, kata Annan, media sosial Facebook mungkin telah membuat krisis lebih buruk.

"Jika memang itu masalahnya, apakah ada titik di suatu tempat di sepanjang garis ketika tindakan bisa diambil untuk mengganggu penyebaran pesan? Ini adalah masalah yang perlu Anda pikirkan," kata Annan seperti dimuat Reuters. [mel]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

UPDATE

Kekayaan Fadjar Donny Tjahjadi yang Jadi Tersangka Korupsi CPO-POME Cuma Rp 6 Miliar, Naik Sedikit dalam 5 Tahun

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:12

TNI AL dan Kemhan Belanda Bahas Infrastruktur Bawah Laut Kritis

Selasa, 10 Februari 2026 | 18:00

Beda Imlek dan Cap Go Meh, Ini Makna dan Rangkaian Tradisinya

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:52

Kabar Baik! Bansos PKH dan Bencana Bakal Cair Jelang Lebaran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:36

KPK Sita 50 Ribu Dolar AS dari Kantor dan Rumah Dinas Ketua PN Depok

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:27

Mengupas Multi Makna Kata 'Lagi'

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:18

Keberadaan Manusia Gerobak Bakal Ditertibkan Jelang Ramadan

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:07

Prabowo Diyakini Bisa Dua Periode Tanpa Gibran

Selasa, 10 Februari 2026 | 17:02

KPK Endus Pencucian Uang Korupsi Sudewo Lewat Koperasi

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Korupsi CPO dan POME Rp 13 Triliun, Ini Daftar Namanya

Selasa, 10 Februari 2026 | 16:49

Selengkapnya