Berita

Foto:RMOL

Politik

Ratna Sarumpaet Tegaskan UU Harus Berdasarkan Pancasila

SELASA, 01 MEI 2018 | 02:21 WIB | LAPORAN:

. Aktivis pergerakan Ratna Sarumpaet mengatakan saat ini sistem pemerintahan sulit untuk dibenahi.

Hal itu menurutnya karena konstitusi yang ada tidak berdasarkan pada Pancasila. UUD 1945 hasil amandemen sudah jauh dari nilai-nilai Pancasila.

"Bagaimana rumitnya kita membenahi segala sesuatu yang secara sistem, kita sudah salah melangkah. Note, kita enggak butuh konstitusi (sekarang), kita butuh Pancasila. Kalau kita punya Mahkamah Pancasila siapapun tidak boleh melanggar," katanya.


Demikian disampaikan Ratna dalam diskusi Ngopi Ngerumpi yang diselenggarakan oleh Komnas RIM dan ILEW bertajuk "Perpres Tenaga Kerja Asing (TKA) dan Jeritan Kaum Buruh" yang dimoderatori oleh Ricky Tamba di Kantor ILEW, Jalan Veteran I, No. 33, Jakarta Pusat, Senin (30/4).

Akibatnya, lanjut Ratna, pihak eksekutif maupun legislatif yang diduga melanggar Pancasila pun tidak bisa dijerat sesuai dengan hukum yang berlaku.

"Presiden melanggar Pancasila tapi kita enggak bisa apa-apain," sesalnya.

Untuk mengatasi itu, kata dia, UUD 1945 harus segera diamandemen ke naskah asli berdasarkan prinsip-prinsip lima sila dari Pancasila.

"Kalau kita benar masih punya Pancasila, kembalikan UUD 1945 berdasarkan Pancasila," demikian Ratna. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya