Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah Didorong Ambil Alih Posisi Sohibul Iman

SELASA, 01 MEI 2018 | 00:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Puluhan orang yang menamakan diri Front Mahasiswa Indonesia Peduli Keadilan (FMI-PK) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Mereka mendesak Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) DPR untuk memberi sangsi tegas kepada Presiden PKS M. Sohibul Iman atas kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelum ke DPR, masa terlebih dahulu menggelar aksi demostrasi di depan Polda Metro Jaya, mendesak Polda Metro segera memproses hukum kasus Sohibul Iman.


"Negara Indonesia adalah negara hukum, tak ada pandang bulu, siapapun dia semua dijamin oleh konstitusi sama di depan hukum termasuk MSI," ujar Koordinator FMI-PK M. Iwan dalam keterangannya, Senin (30/4).

Sohibul Iman dalam sebuah talkshow di media televisi swasta nasional beberapa waktu lalu menyebutkan Fahri Hamzah sebagai pembangkang dan pembohong. Tidak terima, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman dengan pasal pencemaran nama baik ke Polda Metro.

Menurut Iwan, pencemaran nama baik Fahri Hamzah oleh Sohibul Iman adalah salah satu bentuk kejahatan dan fitnah keji untuk memjatuhkan martabat, sehingga tidak bisa dibiarkan.

"Indonesia adalah negara hukum meski MSI adalah tokoh politik nasional yang disegani, MKD harus netral dalam menangani kasus ini serta tegas memberi sanksi", tegasnya.

Sebagai seorang pucuk pimpinan partai, mestinya Sohibul Iman harus menjadi panutan bagi semua anggotanya, harus mampu menjaga stabilitas antar anggota partai, bukan malah menebar fitnah dan menjatuhkan martabat kadernya yang juga pimpinan lembaga tinggi negara.

"Untuk itu FMI-PK terpanggil jiwa nasionalisme, merasa prihatin dengan kondisi ini dan mendorong Fahri Hamzah untuk mengambil alih posisi Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, kemudian memecat MSI dari PKS. PKS sebagai partai umat membutuhkan teladan yang mencerminkan keadilan dalam proses pengambilan kebijakan," demikian Iwan. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya