Berita

Fahri Hamzah/Net

Politik

Fahri Hamzah Didorong Ambil Alih Posisi Sohibul Iman

SELASA, 01 MEI 2018 | 00:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Puluhan orang yang menamakan diri Front Mahasiswa Indonesia Peduli Keadilan (FMI-PK) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (30/4).

Mereka mendesak Mahkamah Kehomatan Dewan (MKD) DPR untuk memberi sangsi tegas kepada Presiden PKS M. Sohibul Iman atas kasus pencemaran nama baik Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Sebelum ke DPR, masa terlebih dahulu menggelar aksi demostrasi di depan Polda Metro Jaya, mendesak Polda Metro segera memproses hukum kasus Sohibul Iman.


"Negara Indonesia adalah negara hukum, tak ada pandang bulu, siapapun dia semua dijamin oleh konstitusi sama di depan hukum termasuk MSI," ujar Koordinator FMI-PK M. Iwan dalam keterangannya, Senin (30/4).

Sohibul Iman dalam sebuah talkshow di media televisi swasta nasional beberapa waktu lalu menyebutkan Fahri Hamzah sebagai pembangkang dan pembohong. Tidak terima, Fahri Hamzah melaporkan Sohibul Iman dengan pasal pencemaran nama baik ke Polda Metro.

Menurut Iwan, pencemaran nama baik Fahri Hamzah oleh Sohibul Iman adalah salah satu bentuk kejahatan dan fitnah keji untuk memjatuhkan martabat, sehingga tidak bisa dibiarkan.

"Indonesia adalah negara hukum meski MSI adalah tokoh politik nasional yang disegani, MKD harus netral dalam menangani kasus ini serta tegas memberi sanksi", tegasnya.

Sebagai seorang pucuk pimpinan partai, mestinya Sohibul Iman harus menjadi panutan bagi semua anggotanya, harus mampu menjaga stabilitas antar anggota partai, bukan malah menebar fitnah dan menjatuhkan martabat kadernya yang juga pimpinan lembaga tinggi negara.

"Untuk itu FMI-PK terpanggil jiwa nasionalisme, merasa prihatin dengan kondisi ini dan mendorong Fahri Hamzah untuk mengambil alih posisi Sohibul Iman sebagai Presiden PKS, kemudian memecat MSI dari PKS. PKS sebagai partai umat membutuhkan teladan yang mencerminkan keadilan dalam proses pengambilan kebijakan," demikian Iwan. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya