Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno harus segera mundur dari jabatan yang dipegang saat ini.
Intelektual Muda Nahdlatul UlamA Ubaidillah Amin Moch menegaskan, rekaman percakapan Rini dengan Direktur Utama PLN (Persero) Sofyan Basir yang diduga membahas fee proyek negara yang dikaitkan untuk kerabatnya merupakan kesalahan berat.
Tindakan adik kandung Ari Soemarno ini juga akan menimbulkan polemik yang merugikan kerja pemerintahan sekarang.
"Saya sebagai kader muda NU sangat kecewa dengan terkuaknya kasus itu, jelas-jelas ini membawa kepentingan keluarga ke dalam proyek negara. Jika saya boleh memohon sebaiknya Bu Rini mundur saja sebagai pembantu presiden,†terang Ubadillah, dalam surat elektronik yang dikirimkan ke redaksi, Senin (30/4).
Dia menegaskan, mundurnya Rini Soemarno penting agar dugaan bagi-bagi fee proyek negara itu tidak menjadi senjata politik bagi lawan Jokowi.
"Kinerja Jokowi 3 tahun terakhir yang menggenjot infrastruktur dan berbagai lompatan program pembangunan akan tergerus dengan adanya kasus Rini. Masalah ini sudah tidak sesuai dengan perintah Jokowi dalam menjalankan program kerja nawacita," tegas Ubadillah.
"Kasus ini akan bisa jadi akan dijadikan
black campaign bagi kelompok oposisi untuk menyerang Presiden Jokowi, padahal dalam 3 tahun terakhir kerja Jokowi luar biasa,†sambungnya
Kementerian BUMN sudah menanggapi beredarnya penggalan percakapan antara RIni Soemarno dengan Dirut PLN. Kementerian BUMN menilai rekaman tersebut sengaja diedit sedemikian rupa dengan tujuan memberikan informasi yang salah dan menyesatkan. Kementerian BUMN membantah bahwa percakapan tersebut adalah bagi-bagi fee.
Sementara itu, Komisi VI DPR berencana akan memanggil Rini dan Direktur PLN Sofyan Basir untuk mengklarifikasi beredarnya percakapan yang membahas dugaan bagi-bagi fee proyek.
[sam]
