Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Hati-Hati Hari Buruh Ditunggangi Mafia Politik

SENIN, 30 APRIL 2018 | 18:37 WIB | LAPORAN:

Sangat mungkin para petualang politik dari partai oposisi menggunakan unjuk rasa menyikapi Hari Buruh sebagai kampanye hitam atau black campaign bahkan menjatuhkan pemerintah dengan gerakan-gerakan yang berujung chaos.

Demikian disampaikan Sekretaris Eksekutif Labor Institute Indonesia Andy William Sinaga melalui pesan elektronik kepada redaksi, Senin (30/4).

Untuk itu Andy mewanti-wanti aparat keamangan memperketat pengamanan peringatan Hari Buruh, terutama di kawasan-kawasan strategis di ibukota seperti Jalan Sudirman, Rasuna Said, atau Medan Merdeka seputaran Istana Negara dan Monas.


Andy mencium kepentingan  politik dalam peringatan Hari Buruh sangat kental. Salah satu organisasi buruh yang akan turun ke jalan besok nyata-nyata akan mendeklrasikan dukungan politik kepada salah satu tokoh nasional yang akan mencalonkan diri sebagai presiden di Pilpres 2019.

"Hakekat perayaan Hari Buruh saat ini telah digiring untuk cawe- cawe pencalonan capres. Ini sangat jauh dari hakekat peringatan merayakan Hari Buruh Internasional yang telah dicanangkan oleh Presiden SBY sebagai hari libur nasional," kata Andy menyesalkan.

Labor Institute Indonesia menyarankan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi perayaan Hari Buruh dengan menyediakan tempat khusus, berupa penyediaan tempat untuk bakti social seperti donor darah, sunatan massal, panggung demokrasi dan pagelaran musik yang dapat memberikan arti positif terhadap peringatan Hari Buruh. Dalam panggung demokrasi tersebut diharapkan kehadiran para pejabat negara atau pejabat daerah untuk mendengarkan aspirasi para buruh.

Selain itu, pihaknya menyarankan pemerintah melaksanakan dengan profesional kesepakatan Decent Work Country Program (DWCP) atau Program Negara dalam Mencapai Kerja Layak bersama dengan organisasi buruh Internasional (ILO) dengan 4 pilarnya yaitu penciptaan lapangan kerja, jaminan sosial, hak- hak dasar di tempat kerja, dan sosial dialog.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya