Berita

Net

Politik

#2019GantiPresiden Lahir Karena Jokowi Ingkar Janji

SENIN, 30 APRIL 2018 | 16:48 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

. Semaraknya acara #2019GantiPresiden di Car Free Day di berbagai kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya dan Medan membuktikan bahwa gerakan tersebut tidak hanya sekedar menggema di media maya.

"Tapi berlanjut di darat, bahkan di berbagai kota besar. Ini artinya memang rakyat sudah menghendaki dan menginginkan perubahan," kata Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha kepada redaksi, Senin (30/4).

Aksi #2019GantiPresiden, kata dia, merupakan aksi spontanitas dari masyarakat yang menginginkan presiden baru di Pilpres 2019.


"Dinilai dari aspek demokrasi adanya aksi tersebut menandakan jika demokrasi Indonesia semakin matang, dan juga merupakan wujud rakyat sudah dewasa dalam berpolitik," tutur Panji.

Panji menambahkan, aksi tersebut secara politik kekinian merupakan hambatan serius bagi Jokowi untuk melanjutkan kepemimpinanya.

Dia menekankan bahwa lahirnya gerakan #2019GantiPresiden disebabkan oleh kepemimpinan Jokowi saat ini bukan dalam artian like atau dislike. Akan tetapi, rakyat menilai Jokowi sudah diberikan kesempatan untuk memimpin selama 5 tahun, tetapi hasilnya justru membuat publik kecewa karena Jokowi selama memimpin tidak mampu memenuhi seluruh janji-janji Pilpres lalu.

"Jadi jika ada yang mendiskreditkan gerakan #2019GantiPresiden sama halnya ia membela kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi yang tak pro rakyat. Karena tidak akan ada asap jika tidak ada api, rakyat kecewa terhadap rezim yang telah diberikan kesempatan dan kepercayaan untuk memimpin," tukas Panji.[dem]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya