Berita

Moeldoko/Net

Politik

Sambut Bonus Demografi, Fokus Pemerintah Beralih Ke SDM

SENIN, 30 APRIL 2018 | 06:58 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tingkat populasi usia produktif yang tinggi harus dapat memberikan efek positif terhadap daya saing bangsa. Hal ini yang kemudian melatari upaya pemerintah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM)

Dijelaskan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal (purn) Moeldoko bahwa tahun 2018 pemerintah tengah mengubah sedikit haluan. Jika sebelumnya hanya fokus pada pembangunan infrastruktur. Kini berpindah ke pembangunan SDM.

"Tapi bukan berarti pembangunan infrastruktur berhenti," katanya sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (29/4).


Perubahan haluan itu, kata Moeldoko, dilakukan sebagai persiapan menghadapi bonus demografi 2030. Saat itu, populasi masyarakat usia produktif jauh lebih banyak dibanding usia non produktif.

Bonus demografi harus dapat diarahkan dengan baik, agar menjadi kekuatan bangsa. Sebab, jika dibiarkan begitu saja, bonus ini justru akan menjadi ancaman.

"Maka, penguatan vokasi akan dilakukan secara masif. Arahan dari Pak Presiden ke sana," imbuhnya.

Moeldoko menjelaskan bahwa kualitas SDM dipengaruhi beberapa faktor, seperti tingkat kesehatan, lingkungan, pendidikan, hingga infrastruktur pendukung.

Kualitas SDM sangat timpang di daderah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) karena masih sulit diakses.

"Makanya pembangunan infrastruktur jangan hanya dilihat sebatas membangun fisik. Ada unsur non fisiknya di sana, yakni untuk membangun peradaban," tukasnya.

Sementara itu Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate menjelaskan bahwa sebenarnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah dilakukan pemerintah sejak awal. Hal ini bisa dilihat dari anggaran pendidikan yang mencapai Rp 400 triliun per tahun.

"Biaya pendidikan itu Rp 400 triliun lebih setahun, biaya kesehatan Rp 100 triliun lebih setahun itu disediakan. Tapi, masalahnya tidak diberitakan seheboh infrastruktur," ungkapnya.

Dia kemudian mencontohkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang memberikan beasiswa kepada 19 anak Indonesia setiap tahun.   

"Belum lagi, ada 190 juta peserta BPJS yang dibiayai oleh pemerintah," tukasnya. [ian]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya