Wacana penggantian tunjangan rumah dinas anggota parlemen dengan uang sewa terus bergulir.
Menanggapi hal itu, anggota DPR RI Ahmad HM. Ali mengatakan bahwa penggantian rumah dinas dengan uang sewa lebih pada menghitung efektivitas.
Dia pun tidak memungkiri hampir 80 persen anggota dewan tidak menempati rumah dinas yang disediakan. Menurutnya, anggota dewan lebih memilih menyewa rumah dan apartemen.
"Soal jumlah yang tidak pakai itu BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) mungkin yang lebih tahu," kata Ahmad kepada wartawan, Minggu (29/4).
Wakil ketua Fraksi Partai Nasdem itu menjelaskan, di sisi lain, setiap tahunnya pembiayaan rumah dinas tidak sedikit yang harus ditanggung negara. Karena itu, negara bisa saja memanfaatkan untuk keperluan lain bila rumah dinas tidak digunakan.
"Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, dan itu jauh lebih bermanfaat," jelas Ahmad.
Dia mengungkapkan, banyak alasan mengapa anggota DPR tidak menempati rumah dinas. Namun, yang paling mendasar soal efektivitas karena lokasi rumah dinas berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan Komplek Parlemen tidak begitu jauh, kemacetan lalu lintas berdampak pada efektifitas perjalanan anggota dewan.
"Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri," ucap Ahmad.
Senada, anggota Komisi III Ahmad Sahroni menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Ibu Kota Jakarta membuatnya enggan untuk menempati.
"Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan yang sangat penting," bebernya.
"Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memanfaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya," lanjut Sahroni.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan tunjangan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang. Wacana itu telah dibahas di tingkat pimpinan dewan dan fraksi.
"Menurut hemat kami yang langsung merasakan jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota, tapi diberikan pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," jelasnya.
Bambang berpendapat, uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Selain juga kadang dirasakan kurang layak oleh anggota dewan yang memiliki keluarga besar.
[sam]
