Berita

Foto/Net

Politik

Tidak Sejahterakan Rakyat, Jokowi Harus Turun Tangan Benahi BUMN

SENIN, 30 APRIL 2018 | 01:17 WIB | LAPORAN:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera mengevaluasi kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pasalnya, hingga kini, keberadaan perusahaan-perusahaan plat merah itu dinilai masih jauh dalam berkontribusi menyejahterahkan rakyat.

Menurut Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Pertahanan Nasional (IKA Unhan) Heru Dharsono, diperlukan revolusi mental untuk membenahi peran BUMN. Sehingga, BUMN benar-benar ditempatkan dalam porsi yang sesungguhnya membantu pemerintah menghadirkan kesejahteraan bagi rakyat.


"Ini tahun politik. Jangan sampai BUMN yang bertugas sejahterakan bangsa malah menjadi bancakan politik," katanya kepada redaksi, Senin (30/4).

Untuk itu, Heru meminta Jokowi tidak hanya fokus menyoroti kinerja direksi BUMN, melainkan juga dewan komisaris harus diperhatikan. Bila Komisaris bisa menjalankan fungsi pengawasan dengan baik, dia menyakini jajaran direksi BUMN akan berkinerja lebih baik.

"Banyaknya persoalan di BUMN maka Presiden Jokowi harus segera turun tangan. Termasuk membenahi posisi komisaris. Jabatan komisaris jangan diberikan atau sebagai hadiah pendukung apalagi yang tidak mumpuni, tidak kapabel. Presiden harus benahi ini, apalagi ada juga mereka yang rangkap jabatan hingga tidak fokus dan profesional," tegas Heru. [sam]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya