Pengawasan TKA Di Level Pemda Perlu Dimaksimalkan

. Tidak adanya keterbukaan data dari Kementerian Ketenagakerjaan, Imigrasi dan Pemda menimbulkan lemahnya pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan kegaduhan berkepanjangan.

"Perlu dijelaskan simpangsiur akhir-akhir ini sebenarnya berasal dari data TKA yang berbeda-beda. Dijelaskan dari Kemenaker semua ada 126 ribu TKA per 2017. Beberapa minggu kemudian ada statement TKA 85 ribu orang. Ini harus disinkronkan," ujar Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira dalam sebuah diskusi di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (28/4).

Untuk itu menurutnya, perlu ada keterbukaan dan sinkronasi data dari dari ketiga lembaga pemerintah tersebut, khususnya pengawasan di level Pemda.

"Sehingga pengawasan itu bisa dimaksimalkan di level Pemda," tukasnya.

Kemudian, Kata Bhima terkait adanya politisasi terhadap kasus TKA, dirinya menjelaskan dalam ekonom berbicara berdasarkan data yang sifatnya mengkritik dan memberikan solusi. Berbeda halnya dengan politisi.

"Kita inginkan transparansi yang luas penggunaan TKA plus korelasinya pengaruh tidak kepada pertumbuhan ekonomi dan investasi. Dari dulu INDEF sudah kritisi TKA, TKA terpengaruh tahun politik," tutupnya.[dem]