Berita

Salamuddin Daeng/Net

Politik

Semoga Debat Soal Dana Haji Untuk Pembangunan Infrastruktur Segera Terlaksana

JUMAT, 27 APRIL 2018 | 14:37 WIB | OLEH: SALAMUDDIN DAENG

DANA haji habis dipakai untuk infrastruktur. Karena utang luar negeri yang menggunung mulai seret.

Debat soal utang pemerintah yang menggunung dan debat soal mengapa dana haji dipakai oleh pemerintah semoga segera terlaksana.

Selain debat soal utang pemerintah yang menggunung, mohon Pak Jokowi perintahkan Sri Mulyani untuk mengumpulkan argumentasi mengapa dana haji dipakai oleh pemerintah.


Berikut ini saya sajikan data penggunaan dana haji oleh pemerintahan untuk pembangunan infrastruktur. Data ini saya ambil dari sumber aslinya di website pemerintah Indonesia yang disajikan dalam bahasa Inggris. Mengapa saya sajikan di sini, karena di website pemerintah data ini sudah tidak ada lagi.

Tahun 2013
Ministry of Transportation (IDR800 billion)  Double Track Railways (Cirebon-Kroya),

Tahun 2014
Ministry of Transportation (IDR1.371 trillion), Double Track Railways (Cirebon-Kroya), Double Double Track Railways (Manggarai �" Jatinegara) dan Double Track Railways (Jatinegara-Bekasi).

Ministry of Religious Affairs (IDR200 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (Medan, Padang, Jakarta & Balikpapan)

Tahun 2015
Ministry of Transportation (IDR2.92 trillion): Elevated Track Railways (Medan-Kualanamu), Double Track Railways (Martapura-Baturaja & Cirebon-Kroya), Railways facilities (Manggarai-Jatinegara & Jatinegara-Bekasi).

Ministry of Public Works & Housing (IDR3.51 trillion): Roads and bridges development (Sumatera, Jawa, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).

Ministry of Religious Affairs (IDR675 billion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (8 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Office (19 KUA) üDevelopment of the State Islamic Higher Education building and facilities (7 PTKIN).

Tahun 2016
Ministry of Transportation (IDR4.983 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java & Sumatera). Ministry of Public Works & Housing (IDR7.226 trillion): Roads, flyover/underpass/ tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua).

Ministry of Religious Affairs (IDR1.468 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (7 locations),  Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (181 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (25 PTKIN).

Tahun 2017
Ministry of Transportation (IDR7.543 trillion): Elevated & Double Track Railways (Jabodetabek, Central Java, East Java, Sumatera & Sulawesi).

Ministry of Public Works & Housing (IDR7.429 trillion): Roads, flyover/underpass/ tunnel & bridges development (Sumatera, Java, NTB, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua), Flood and lava control, management of urban main drainage and coastline security, management of dams, embung, and other water containers buildings, raw water supply and management.
 
Ministry of Religious Affairs (IDR1.792 trillion): Revitalization and Development of Hajj Dormitory (11 locations), Development/rehabilitation of Religious Affairs Of6ice (256 KUA), Development of the State Islamic Higher Education building and facilities (32 PTKIN).

Mohon Pak Jokowi buat lagi petisi untuk rakyat, barang siapa yang menyoal penggunaan dana haji oleh pemerintah agar debat dengan Sri Mulyani. Barangkali Sri Mulyani bisa mempercepat panggilan ke Tanah Suci bagi calon jamaah haji terutama yang sudah uzur termakan usia dan tengah menunggu bisa berangkat haji namun panggilan tak kunjung datang.

Mudah-mudahan setelah selesai debat nanti pemerintah bisa dapat utang yang banyak sehingga tidak lagi memakai dana haji lagi untuk membangun infrastruktur. [***]

Penulis adalah peneliti Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Ini Pemicu Perubahan Sikap Jokowi ke Prabowo

Minggu, 18 Oktober 2026 | 08:15

Prancis Membara, Demonstran Bakar Gedung Pemerintah hingga Jarah Toko

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:57

OMC di Sumsel Turunkan Polusi Asap dari Kategori Berbahaya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:40

Kopdes Buka Peluang Kerja dan Usaha bagi Generasi Muda

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:32

Gerindra Pilih Redam Polemik Gibran

Minggu, 18 Oktober 2026 | 07:21

Dua Tahun Rezim Prabowo-Gibran: Double-Track Menuju Swasembada Energi

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:55

Ketum BPP HIPMI Ajak Pelaku Usaha Tetap Optimistis di Tengah Gejolak Pasar

Minggu, 18 Oktober 2026 | 06:23

Seorang Peserta ITB Ultra Marathon 2026 Meninggal Dunia

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:47

Desa dalam Otonomi Terpasung

Minggu, 18 Oktober 2026 | 05:21

Operasi Badai Kasuari Sukses Rampas Kembali Persenjataan OPM

Minggu, 18 Oktober 2026 | 04:59

Selengkapnya