Berita

Lieus Sungkharisma/Net

Politik

Lieus Sungkharisma: Presiden Wajib Fasilitasi Debat Terbuka RR Vs SMI

JUMAT, 27 APRIL 2018 | 10:36 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Maraknya pemberitaan tentang Presiden Joko Widodo yang menantang para penentangnya untuk berdebat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati soal utang luar negeri RI memancing banyak reaksi.

Tidak sedikit pihak yang mendukung agar tantangan itu direalisasikan, termasuk Koordinator Forum Rakyat Lieus Sungkharisma.

"Saya setuju. Debat itu harus dilakukan secara terbuka untuk publik agar semua rakyat Indonesia tau siapa yang benar dan siapa yang salah soal utang luar negeri RI itu," kata Lieus dalam ketrangannya, Jumat (27/4).


Ekonom senior Rizal Ramli, kata Lieus, sudah secara terbuka menjawab tantangan Jokowi sapaan akrab Kepala Negara. Karena itu, Lieus balik menantang Jokowi untuk memfasilitasi debat tersebut.

"Pak Jokowi harus memfasilitasi debat tersebut. Debat itu harus disaksikan seluruh rakyat," katanya.

Dengan demikian, tambah Lieus, pemberitaan soal utang luar negeri RI menjadi jelas.

"Rakyat Indonesia menjadi tahu berapa sesunguhnya utang Indonesia dan untuk apa saja utang itu dipergunakan," katanya lagi.

Seperti diketahui, media memberitakan utang luar negeri Indonesia telah mencapai Rp 4.000 triliun dan dikritik banyak pihak. Banyaknya kritik itu membuat Presiden Jokowi mempersilakan para pengkritik pemerintah beradu argumen soal utang dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani dan ekonom-ekonom yang mengerti masalah makro juga saling beradu argumen, itu bagus," ujar Jokowi dalam acara Mata Najwa, Rabu (25/4).

Pernyataan Presiden Jokowi itu langsung disambut Rizal Ramli yang juga Menko Prekonomian era Presiden Gus Dur.

"Saya siap berdebat secara terbuka dengan Sri Mulyani soal utang luar negeri RI. Semoga dengan debat tersebut masyarakat jadi tercerahkan," kata Rizal dalam akun twiternya.

Lieus menilai, jawaban Rizal Ramli terhadap tantangan Presiden Jokowi itu suatu yang wajib dipenuhi Presiden.

"Presiden sudah menantang dan Pak Rizal Ramli sudah menjawab tantangan itu. Nah, konsekuensi logisnya, Presiden harus membuka forum bagi terlaksananya debat tersebut. Dengan debat itu akan ketahuan siapa yang selama ini memanipulasi angka-angka dan berbohong," kata Lieus.

Ditambahkan Lieus, karena sudah melontarkan tantangan, tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung Presiden Jokowi jika ternyata beliau tidak mau membuka forum atau memfasilitasi debat tersebut.

"Rakyat akan menilai Presiden Jokowi ternyata seorang yang tidak konsisten. Cuma seorang reaksioner belaka yang tidak siap menerima kritik. Penilaian itu akan berdampak buruk pada elektabilitasnya sebagai calon presiden petahana pada Pilpres 2019 mendatang," katanya.

"Kini rakyat menanti apakah tantangan debat tersebut benar-benar akan terlaksana atau sekedar meramaikan pemberitaan media massa belaka," pungkas Lieus menambahkan. [rus]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya