Berita

Foto: Net

Politik

Pemerintah Harus Audit Jembatan Tua Di Jalur Pantura

JUMAT, 27 APRIL 2018 | 08:49 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Menjelang lebaran dan mudik yang sudah dekat, pemerintah harus bersiap-siap mengecek jembatan di jalur Pantura yang sudah berusia tua.

Berdasar data, jembatan di jalur Pantura rata-rata berusia 20 hingga 45 tahun dengan beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan. Seperti di daerah Pangenan dan Ender, Cirebon, serta Losari dan Tanjung di Brebes.

Ketua DPR, Bambang Soesatyo meminta agar aparat pemerintahan terkait bersama pemerintah daerah setempat segera melakukan audit konstruksi. Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan ulang standar kelayakan dan keamanan fondasi jembatan.


"Selanjutnya, segera melakukan upaya perbaikan kerusakan yang ada, guna memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir kecelakaan, mengingat sudah memasuki jelang arus mudik lebaran 2018," kata Bambang beberapa saat lalu (Jumat, 27/4).

Politikus Golkar itu juga meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kepolisian untuk memperketat razia di jalan raya. Termasuk di jalan tol terhadap truk-truk/tronton yang mengangkut muatan melebihi kapasitas.

"Guna meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang," imbuh Bamsoet.

Bamsoet juga bicara soal belum terealisasinya 46 proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) sejak disetujui pada 2017.

Menurutnya, komisi terkait di DPR sebaiknya segera bergerak mengingatkan mitranya di Pemerintahan, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak perbankan. Sebab berdasarkan informasi yang dia terima, pelaksanaan proyek itu agak seret karena perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk pengembangan pembangkit listrik EBT sulit mendapatkan pendanaan dari pihak bank.[wid]


Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya