Berita

Politik

Pemerintah Harus Audit Jembatan Tua di Jalur Pantura

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 23:26 WIB | LAPORAN: YAYAN SOPYANI AL HADI

Menjelang lebaran dan mudik yang sudah dekat, pemerintah harus bersiap-siap mengecek jembatan di jalur Pantura yang sudah berusia tua. Berdasar data, jembatan di jalur Pantura rata-rata berusia 20 hingga 45 tahun dengan beberapa kerusakan yang mengkhawatirkan. Seperti di daerah Pangenan dan Ender, Cirebon, serta Losari dan Tanjung di Brebes.

Ketua DPR Bambang Soesatyo meminta agar aparat pemerintahan terkait bersama pemerintah daerah setempat segera melakukan audit konstruksi. Selanjutnya, perlu dilakukan tinjauan ulang standar kelayakan dan keamanan fondasi jembatan.

"Selanjutnya, segera melakukan upaya perbaikan kerusakan yang ada, guna memperlancar arus lalu lintas dan meminimalisir kecelakaan, mengingat sudah memasuki jelang arus mudik lebaran 2018," kata Bambang beberapa saat lalu (Kamis, 26/4).


Politikus Golkar itu juga meminta Komisi V DPR mendorong Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bekerja sama dengan Kepolisian untuk memperketat razia di jalan raya. Termasuk di jalan tol terhadap truk-truk/tronton yang mengangkut muatan melebihi kapasitas.

"Guna meminimalisasi kerusakan jalan raya yang diakibatkan kelebihan muatan angkutan barang," imbuh Bamsoet.

Bamsoet juga bicara soal belum terealisasinya 46 proyek pembangkit energi baru terbarukan (EBT) dalam perjanjian jual beli listrik (power purchase agreement/PPA) sejak disetujui pada 2017.

Menurutnya, komisi terkait di DPR sebaiknya segera bergerak mengingatkan mitranya di Pemerintahan, yakni Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut dengan pihak perbankan.

Sebab, berdasarkan informasi yang dia terima, pelaksanaan proyek itu agak seret karena perusahaan listrik swasta (Independent Power Producer/IPP) untuk pengembangan pembangkit listrik EBT sulit mendapatkan pendanaan dari pihak bank. [sam]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Atap Terminal 3 Ambruk, Penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Dialihkan

Senin, 06 April 2026 | 16:10

UPDATE

KPK Amankan "Surat Tekanan" dari Rumah Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Kamis, 16 April 2026 | 18:15

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kasus Penyiraman Andrie Yunus Masuk Sidang Terbuka Akhir April

Kamis, 16 April 2026 | 18:09

Emil Dardak Prihatin Tiga Kepala Daerah Jatim Kena OTT KPK

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Pimpinan Ombudsman: Kasus Hery Susanto Terjadi Sebelum Menjabat

Kamis, 16 April 2026 | 18:00

Erick Thohir Bawa Kemenpora Tembus Top 5 Kementerian Kinerja Terbaik

Kamis, 16 April 2026 | 17:40

Puspen TNI Pastikan Sidang Kasus Andrie Yunus Terbuka

Kamis, 16 April 2026 | 17:37

BNPB Catat 23 Bencana dalam Dua Hari

Kamis, 16 April 2026 | 17:28

Fokus pada Inovasi dan Kesejahteraan, Bupati Mimika Raih KWP Award 2026

Kamis, 16 April 2026 | 17:22

Sudewo Ngaku Kangen Warga Pati

Kamis, 16 April 2026 | 17:17

Selengkapnya