Berita

Yusril Ihza Mahendra/RMOL

Politik

Yusril: Di Sini Banyak Yang Miskin Dan Nganggur, Untuk Apa TKA?

KAMIS, 26 APRIL 2018 | 08:59 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mempertanyakan kebijakan Presiden Joko Widodo yang telah secara resmi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpes) 20/2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Perpes tersebut memberikan kelonggaran terhadap masuknya TKA dan di sisi lain memperkecil kesempatan pekerja lokal.

"Presiden berulangkali mengatakan bahwa ada yang komplain bahwa prosedur perizinan TKA berbelit-belit, sehingga diperlukan Perpres baru untuk memudahkannya. Sejujurnya, siapa yang komplain itu Pak Presiden? Kita ini melayani siapa, bangsa sendiri atau melayani siapa?" tulis Yusril di akun Twitter, Kamis (26/4).


Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri, negara lain tidak protes, lalu kita protes membanjirnya TKA masuk ke Indonesia.

Jelas Yusril, alasan pemerintah tersebut tidak nyambung dan terkesan mengada-ngada.

"Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Di sini masih banyak yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?" pungkas pakar hukum tata negara itu. [rus]

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya