Suhu politik di Malaysia kian memanas jelang Pemilu yang digelar 9 Mei nanti. Berbagai isu digunakan oposisi menyerang pemerintahan Perdana Menteri Najib Razak. Termasuk soal utang Malaysia yang menggunung dan potensi negara bangkrut. Menghadapi serangan itu, Najib ngedumel di akun Twitter miliknya.
Seperti di Indonesia, utang Malaysia yang menggunung jadi bahan kritik bagi oposisi di Negeri Jiran. tang Malaysia saat ini memang menumpuk. Lebih besar dari utang Indonesia. Rasio terhadap PDB-nya sudah mencapai 52 persen. Di Indonesia rasionya baru 29 persen. Dan memang baru kali ini utang pemerintah Malaysia dipersoalkan karena saking besarnya. Apalagi oposisi mempertanyakan pengelolaan uang publik yang dikelola pemerintah akibat munculnya skandal korupsi 1MDB. Korupsi terbesar di Malaysia. Yang nilainya sekitar Rp 54 triliun. Oposisi menyebut, utang pemerintah tersebut bisa bikin Malaysia bangkrut.
Najib bereaksi juga diserang soal utang. Di akun Twitter miliknya @ NajibRazak, dia menjelaskan bagaimana pengelolaan ekonomi pemerintah. Najib mengatakan pemerintah justru berhasil mengelola sejumlah dana publik seperti tabungan haji, Bank Rakyat hingga dana pensiun publik (KWAP).
Jumlah dana ini tumbuh seiring perkembangan ekonomi Malaysia. Dia mencontohkan, dana KWAP sekarang telah mencapai sekitar Rp 32,2 triliun (sekitar 9 miliar ringgit), yang merupakan jumlah tertinggi. "Dana-dana ini selalu menjadi sasaran politik jahat oposisi, yang digunakan untuk menakut-nakuti rakyat seolah-olah negara ini akan bangkrut," kata Najib lewat cuitannya di Twitter.
Najib juga mencuit berbagai kegiatan kampanye yang dilakukan menjelang Pemilu Malaysia 2018. Dia mengunggah rekaman peresmian sekolah untuk komunitas China. Najib juga menjanjikan pemerintah akan membuka lapangan kerja untuk 3 juta orang dalam lima tahun ke depan.
Di masa kampanye, pemerintah Malaysia memang mendapat serangan di media sosial. Bahkan, Najib sampai mengomentari berbagai isu dengan tagar #tsunamiPHitnah.
Terpisah, Pengadilan Tinggi Malaysia membatalkan keputusan pemerintah yang membekukan sementara Partai Pribumi Bersatu Malaysia pimpinan eks Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Ini artinya, calon anggota parlemen dari PPBM bisa berkampanye menggunakan simbol partai sendiri. Sebelumnya, Mahathir menyarankan para calegnya maju lewat jalur independen.
Hakim beralasan jika putusan ini tidak dikeluarkan maka akan menimbulkan kerusakan terhadap partai, yang tidak bisa diperbaiki.
"Dalam kasus ini, penggugat mewakili partai politik yang akan berkompetisi pada pemilihan umum yang akan datang," kata Azizah Nawawi, Hakim Pengadilan Tinggi Malaysia, seperti dilansir
Channel News Asia. Menanggapi putusan pengadilan, Presiden PPBM Muhyiddin Yasin mengatakan para calon anggota legislatif 2018 dari PPBM tetap menggunakan logo Partai Keadilan Rakyat, yang merupakan sesama anggota partai koalisi Pakatan Harapan. "Untuk Pemilu 9 Mei, aturan yang disetujui menggunakan logo tunggal yaitu PKR dan putusan pengadilan hari ini tidak mengubah persiapan kita," kata Muhyiddin seperti dilansir media Astroawani.
Seperti diberitakan sebelumnya, kantor
Registrar of Societies, yang bernaung di bawah Kementerian Dalam Negeri Malaysia, memutuskan membekukan sementara Partai Pribumi selama sebulan.
Alasannya, pengurus PPBM belum menyerahkan dokumentasi dan informasi yang diperlukan. Keputusan RoS awal April 2018 ini menimbulkan kontroversial karena dikeluarkan secara tiba-tiba. Pada saat yang sama, RoS memberikan kemudahan bagi Partai Umno, yang dipimpin Najib Razak, untuk menunda pelaksanaan pemilihan ketua umum yang telah tertunda dua kali hingga tahun depan. ***
