Wisatawan di salah satu sudut kota Srinagar, Ibu Kota Jammu dan Kashmir, India/RMOL
Dunia internasional melaporkan setidaknya Pakistan dan India sudah tiga kali terlibat perang yang menimbulkan banyak korban jiwa di wilayah Jammu dan Kashmir.
Hal itu, ikut menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang menginginkan perdamaian terkait sengketa perbatasan wilayah tiga negara, Pakistan, India dan Tiongkok tersebut.
"Kami menghormati sepenuhnya kedaulatan pemerintahan Pakistan dan India. Sebagai sahabat, kami berharap sengketa perbatasan ini bisa segera diselesaikan dengan damai dan sesegera mungkin," kata Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)saat menerima Duta Besar Pakistan untuk Indonesia H.E. MR. Mohammad Aqil Nadeem di ruang kerja pimpinan DPR RI, Jakarta, Selasa (24/4).
Jika diperlukan, lanjut Bamsoet, Indonesia siap membantu memecahkan masalah tersebut. Termasuk melibatkan negara-negara Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
"Jika membutuhkan pihak ketiga sebagai jembatan diplomasi, Indonesia maupun negara lain di anggota Organisasi Konferensi Islam dan PBB tentu dengan senang hati akan membantu," terangnya.
Bamsoet menuturkan, Pakistan sebagai negara Republik Islam mempunyai hubungan emosional dan ikatan sejarah yang kuat dengan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia dan Pakistan punya peran besar dalam menjaga dan memelihara perdamaian dunia.
Khususnya, dalam mengatasi masalah terorisme yang hingga kini masih menjadi isu internasional.
Di masa lalu, urai Bamsoet, Bapak pendiri Bangsa Pakistan Muhammad Ali Jinnah dan Bapak Pendiri Bangsa Indonesia Soekarno, telah menjalin persahabatan sejak kedua bangsa berjuang memperolah kemerdekaan.
Kedua negara juga menjadi pelopor Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung, bersama Myanmar, Sri Lanka dan India.
"Ini menjadi bukti kuatnya hubungan kedua bangsa dalam menciptakan perdamaian dunia," papar legislator yang pernah penjadi wartawan tersebut.
Selain persoalan tersebut, Bamsoet juga meminta Memorandum of Understanding (MoU) antara pemerintah Indonesia dan Pakistan, Januari 2018 lalu, dapat segera terealisasi dan membawa manfaat positif.
Dalam hal ini, terkait kesepakatan peningkatan kerjasama di bidang energi, perdagangan, pelatihan diplomatik dan kerjasama protokol.
Selain itu, DPR RI juga akan mendukung Pakistan untuk mendapatkan status observer di ASEAN's Inter-Parliamentary Assembly (AIPA). Serta meminta pemerintah Pakistan mendukung pencalonan Indonesia menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020.
Hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan anggota Fraksi Partai PAN Bara Hasibuan. Sedangkan Dubes Aqil Nadeem datang bersama Wakil Ketua bidang Politik Kedubes Pakistan Sahid Razha.
[sam]
