Berita

Robert Mugabe/BBC

Dunia

Parlemen Panggil Eks Presiden Kenya Soal Klaim Pencurian Berlian

SABTU, 21 APRIL 2018 | 08:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Zimbabwe memanggil mantan Presiden Robert Mugabe untuk memberikan bukti tentang klaim yang dia buat tentang pencurian berlian berskala besar.

Mugabe sebelumnya pernah menuduh perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Kenya melakukan penipuan dan penyelundupan. Tuduuhan itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di televisi yang dikelola negara pada tahun 2016.

"Perusahaan-perusahaan itu hampir merampas kekayaan kami," katanya, seraya menambahkan bahwa berlian senilai USD 15 miliar yang dihasilkan diambil perusahaan asing.


Untuk diketahui bahwa selama dekade terakhirnya di kantor, beberapa perusahaan, termasuk tentara, polisi, dan perusahaan dari China, diberikan konsesi besar untuk menambang berlian di ladang Marange yang kaya di bagian timur negara itu.

Themba Mliswa, yang mengepalai komite penambangan parlemen menyebut bahwa panel telah mewawancarai mantan eksekutif pertambangan Marange serta polisi, tentara dan badan intelijen.

Dia mengatakan komite telah memutuskan untuk mengundang mantan presiden Mugabe untuk menjelaskan hilangnya berlian senilai USD 15 milyar.

"Kami telah menetapkan 9 Mei sebagai tanggal di mana dia (Mugabe) akan memberikan bukti," ujarnjya seperti dimuat BBC.

Namun, bulan lalu Mugabe mengatakan dia tidak jelas dari mana angka USD 15 milyar itu berasal.

Belum jelas apakah Mugabe akan memenuhi panggilan itu atau tidak. Namun jika Mr Mugabe muncul di hadapan komite, maka itu akan menjadi penampilan publik pertamanya sejak pengunduran dirinya.

Mugabe sendiri dipaksa mengundurkan diri Desember lalu setelah pengambilalihan militer, dan masih memiliki hak istimewa sebagai seorang mantan kepala negara.

Sementara itu, Inggris menyatakan sangat mendukung kembalinya Zimbabwe ke kelompok negara Persemakmuran pasca lengsernya Mugabe. Zimbabwe sendiri meninggalkan Persemakmuran pada tahun 2003 setelah dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia di bawah Mugabe. [mel]

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Presiden Prabowo Disarankan Tak Gandeng Gibran di Pilpres 2029

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:52

Prabowo Ajak Taipan Bersatu dalam Semangat Indonesia Incorporated

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:51

KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Mantan Menag Yaqut Cholil

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:44

Perluasan Transjabodetabek ke Soetta Harus Berbasis Integrasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:38

Persoalan Utama Polri Bukan Kelembagaan, tapi Perilaku dan Moral Aparat

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:18

Pemerintah Disarankan Pertimbangkan Ulang Pengiriman Prajurit TNI ke Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 13:00

Menkop Ajak Polri Ikut Sukseskan Kopdes Merah Putih

Rabu, 11 Februari 2026 | 12:01

Iran Sebut AS Tak Layak Pimpin Inisiatif Perdamaian Gaza

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:53

MUI Tegaskan Tak Pernah Ajukan Permintaan Gedung ke Pemerintah

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:43

Menkes Akui Belum Tahu Batas Penghasilan Desil Penerima BPJS

Rabu, 11 Februari 2026 | 11:32

Selengkapnya