Berita

Robert Mugabe/BBC

Dunia

Parlemen Panggil Eks Presiden Kenya Soal Klaim Pencurian Berlian

SABTU, 21 APRIL 2018 | 08:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Zimbabwe memanggil mantan Presiden Robert Mugabe untuk memberikan bukti tentang klaim yang dia buat tentang pencurian berlian berskala besar.

Mugabe sebelumnya pernah menuduh perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Kenya melakukan penipuan dan penyelundupan. Tuduuhan itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di televisi yang dikelola negara pada tahun 2016.

"Perusahaan-perusahaan itu hampir merampas kekayaan kami," katanya, seraya menambahkan bahwa berlian senilai USD 15 miliar yang dihasilkan diambil perusahaan asing.


Untuk diketahui bahwa selama dekade terakhirnya di kantor, beberapa perusahaan, termasuk tentara, polisi, dan perusahaan dari China, diberikan konsesi besar untuk menambang berlian di ladang Marange yang kaya di bagian timur negara itu.

Themba Mliswa, yang mengepalai komite penambangan parlemen menyebut bahwa panel telah mewawancarai mantan eksekutif pertambangan Marange serta polisi, tentara dan badan intelijen.

Dia mengatakan komite telah memutuskan untuk mengundang mantan presiden Mugabe untuk menjelaskan hilangnya berlian senilai USD 15 milyar.

"Kami telah menetapkan 9 Mei sebagai tanggal di mana dia (Mugabe) akan memberikan bukti," ujarnjya seperti dimuat BBC.

Namun, bulan lalu Mugabe mengatakan dia tidak jelas dari mana angka USD 15 milyar itu berasal.

Belum jelas apakah Mugabe akan memenuhi panggilan itu atau tidak. Namun jika Mr Mugabe muncul di hadapan komite, maka itu akan menjadi penampilan publik pertamanya sejak pengunduran dirinya.

Mugabe sendiri dipaksa mengundurkan diri Desember lalu setelah pengambilalihan militer, dan masih memiliki hak istimewa sebagai seorang mantan kepala negara.

Sementara itu, Inggris menyatakan sangat mendukung kembalinya Zimbabwe ke kelompok negara Persemakmuran pasca lengsernya Mugabe. Zimbabwe sendiri meninggalkan Persemakmuran pada tahun 2003 setelah dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia di bawah Mugabe. [mel]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Wall Street Lesu, Nasdaq Anjlok Paling Dalam

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:20

Tok! Pertamax Naik Drastis Jadi Rp16.250 per Liter Mulai Hari Ini

Rabu, 10 Juni 2026 | 08:02

Peringati 100 Hari Perang, Ghalibaf Puji Keteguhan Rakyat Iran

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:49

Logam Mulia Melemah, Pasar Waspadai Lonjakan Inflasi AS

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:39

JIS Diburu Sponsor, Jakpro Mulai Proses Tender Naming Rights

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:27

AS Gempur Iran Setelah Helikopter Apache Ditembak Jatuh di Selat Hormuz

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:16

Saham Teknologi dan Perbankan Tertekan, Bursa Eropa Ditutup Lesu

Rabu, 10 Juni 2026 | 07:05

Ditopang Geng Solo dan Golkar, Duet Gibran-Bahlil Bisa jadi Efek Kejut di Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:58

Iran Disebut Memiliki Tiga Senjata Nuklir yang Bikin AS-Israel Ketar-ketir

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:30

Lagu ‘MBG’ Sarana Efektif Dongkrak Popularitas Bahlil Menuju Pilpres 2029

Rabu, 10 Juni 2026 | 06:01

Selengkapnya