Berita

Robert Mugabe/BBC

Dunia

Parlemen Panggil Eks Presiden Kenya Soal Klaim Pencurian Berlian

SABTU, 21 APRIL 2018 | 08:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Zimbabwe memanggil mantan Presiden Robert Mugabe untuk memberikan bukti tentang klaim yang dia buat tentang pencurian berlian berskala besar.

Mugabe sebelumnya pernah menuduh perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Kenya melakukan penipuan dan penyelundupan. Tuduuhan itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di televisi yang dikelola negara pada tahun 2016.

"Perusahaan-perusahaan itu hampir merampas kekayaan kami," katanya, seraya menambahkan bahwa berlian senilai USD 15 miliar yang dihasilkan diambil perusahaan asing.


Untuk diketahui bahwa selama dekade terakhirnya di kantor, beberapa perusahaan, termasuk tentara, polisi, dan perusahaan dari China, diberikan konsesi besar untuk menambang berlian di ladang Marange yang kaya di bagian timur negara itu.

Themba Mliswa, yang mengepalai komite penambangan parlemen menyebut bahwa panel telah mewawancarai mantan eksekutif pertambangan Marange serta polisi, tentara dan badan intelijen.

Dia mengatakan komite telah memutuskan untuk mengundang mantan presiden Mugabe untuk menjelaskan hilangnya berlian senilai USD 15 milyar.

"Kami telah menetapkan 9 Mei sebagai tanggal di mana dia (Mugabe) akan memberikan bukti," ujarnjya seperti dimuat BBC.

Namun, bulan lalu Mugabe mengatakan dia tidak jelas dari mana angka USD 15 milyar itu berasal.

Belum jelas apakah Mugabe akan memenuhi panggilan itu atau tidak. Namun jika Mr Mugabe muncul di hadapan komite, maka itu akan menjadi penampilan publik pertamanya sejak pengunduran dirinya.

Mugabe sendiri dipaksa mengundurkan diri Desember lalu setelah pengambilalihan militer, dan masih memiliki hak istimewa sebagai seorang mantan kepala negara.

Sementara itu, Inggris menyatakan sangat mendukung kembalinya Zimbabwe ke kelompok negara Persemakmuran pasca lengsernya Mugabe. Zimbabwe sendiri meninggalkan Persemakmuran pada tahun 2003 setelah dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia di bawah Mugabe. [mel]

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Pertemuan Megawati-Prabowo Menjungkirbalikkan Banyak Prediksi

Sabtu, 21 Maret 2026 | 04:12

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Catat 94 Ribu Pejabat Belum Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:20

Implementasi PP Tunas Jangan Sekadar Formalitas

Minggu, 29 Maret 2026 | 10:13

Gelombang Aksi “No Kings” Meledak di Seluruh AS, Tuntut Trump Lengser

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:25

87 Persen Penyelenggara Negara Sudah Lapor LHKPN

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:22

Kejagung Bongkar Praktik Tambang Ilegal Samin Tan

Minggu, 29 Maret 2026 | 09:01

Pramono Upayakan Tak Ada PHK di Tengah Wacana Pembatasan Belanja Pegawai

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:46

Pemerintah Wajibkan Platform Digital Patuhi PP Tunas Tanpa Kompromi

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:32

Kemenhaj Optimistis Operasional Haji 2026 Sesuai Rencana

Minggu, 29 Maret 2026 | 08:10

WFH Jumat Bisa Ciptakan Life Balance dan Tetap Produktif

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:30

Pemprov DKI Dukung Program Presiden soal Hunian Layak Warga Rel

Minggu, 29 Maret 2026 | 07:15

Selengkapnya