Berita

Robert Mugabe/BBC

Dunia

Parlemen Panggil Eks Presiden Kenya Soal Klaim Pencurian Berlian

SABTU, 21 APRIL 2018 | 08:39 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Parlemen Zimbabwe memanggil mantan Presiden Robert Mugabe untuk memberikan bukti tentang klaim yang dia buat tentang pencurian berlian berskala besar.

Mugabe sebelumnya pernah menuduh perusahaan-perusahaan pertambangan asing di Kenya melakukan penipuan dan penyelundupan. Tuduuhan itu disampaikannya dalam sebuah wawancara di televisi yang dikelola negara pada tahun 2016.

"Perusahaan-perusahaan itu hampir merampas kekayaan kami," katanya, seraya menambahkan bahwa berlian senilai USD 15 miliar yang dihasilkan diambil perusahaan asing.


Untuk diketahui bahwa selama dekade terakhirnya di kantor, beberapa perusahaan, termasuk tentara, polisi, dan perusahaan dari China, diberikan konsesi besar untuk menambang berlian di ladang Marange yang kaya di bagian timur negara itu.

Themba Mliswa, yang mengepalai komite penambangan parlemen menyebut bahwa panel telah mewawancarai mantan eksekutif pertambangan Marange serta polisi, tentara dan badan intelijen.

Dia mengatakan komite telah memutuskan untuk mengundang mantan presiden Mugabe untuk menjelaskan hilangnya berlian senilai USD 15 milyar.

"Kami telah menetapkan 9 Mei sebagai tanggal di mana dia (Mugabe) akan memberikan bukti," ujarnjya seperti dimuat BBC.

Namun, bulan lalu Mugabe mengatakan dia tidak jelas dari mana angka USD 15 milyar itu berasal.

Belum jelas apakah Mugabe akan memenuhi panggilan itu atau tidak. Namun jika Mr Mugabe muncul di hadapan komite, maka itu akan menjadi penampilan publik pertamanya sejak pengunduran dirinya.

Mugabe sendiri dipaksa mengundurkan diri Desember lalu setelah pengambilalihan militer, dan masih memiliki hak istimewa sebagai seorang mantan kepala negara.

Sementara itu, Inggris menyatakan sangat mendukung kembalinya Zimbabwe ke kelompok negara Persemakmuran pasca lengsernya Mugabe. Zimbabwe sendiri meninggalkan Persemakmuran pada tahun 2003 setelah dikritik karena pelanggaran hak asasi manusia di bawah Mugabe. [mel]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

Distribusi Bantuan di Teluk Bayur

Minggu, 07 Desember 2025 | 04:25

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

UPDATE

RUU Koperasi Diusulkan Jadi UU Sistem Perkoperasian Nasional

Rabu, 17 Desember 2025 | 18:08

Rosan Update Pembangunan Kampung Haji ke Prabowo

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:54

Tak Perlu Reaktif Soal Surat Gubernur Aceh ke PBB

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:45

Taubat Ekologis Jalan Keluar Benahi Kerusakan Lingkungan

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:34

Adimas Resbob Resmi Tersangka, Terancam 10 Tahun Penjara

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:25

Bos Maktour Travel dan Gus Alex Siap-siap Diperiksa KPK Lagi

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:24

Satgas Kemanusiaan Unhan Kirim Dokter ke Daerah Bencana

Rabu, 17 Desember 2025 | 17:08

Pimpinan MPR Berharap Ada Solusi Tenteramkan Warga Aceh

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:49

Kolaborasi UNSIA-LLDikti Tingkatkan Partisipasi Universitas dalam WURI

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:45

Kapolri Pimpin Penutupan Pendidikan Sespim Polri Tahun Ajaran 2025

Rabu, 17 Desember 2025 | 16:42

Selengkapnya