Berita

Jokowi dan Luhut Pandjaitan/net

Politik

PILPRES 2019

Wiranto Dan Luhut Bawa Misi Paslon Tunggal

KAMIS, 19 APRIL 2018 | 19:10 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Untuk bisa memenangkan Pilpres 2019, petahana Joko Widodo harus mencari jalan untuk membatasi pergerakan lawan.

Dalam konteks tersebut, presiden mengutus Menko Polhukam, Wiranto, bertemu Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Menko Maritim, Luhut Pandjaitan, bertemu Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

"Mengapa harus Prabowo dan Yudhoyono? Sebab dua tokoh inilah yang dipandang paling potensial menjadi lawan bagi Jokowi di Pilpres nanti. Jika Prabowo maju kembali, lalu Yudhoyono membangun blok politik tersendiri, maka mereka menjadi sandungan yang merepotkan Jokowi," kata analis politik dari Sigma, Said Salahuddin, dalam keterangan persnya, Kamis (19/4).


Dia yakin Jokowi masih mencatat kekalahannya dari Prabowo di 10 provinsi pada Pilpres 2014. Di sebuah provinsi, Prabowo bahkan membabat hampir 77 persen suara, sementara Jokowi hanya mendapat sisa 23 persen suara.

Bila Prabowo tetap maju atau menyiapkan tokoh lain yang setara untuk menjadi lawan bagi Jokowi, lalu Yudhoyono ikut membantu kubu Gerindra atau justru membangun blok politik ketiga, dapat berarti ancaman besar bagi Jokowi.

"Itulah alasan Jokowi mengirim dua jenderalnya menemui dua jenderal lainnya melalui strategi politik utusan," tambah Said.

Menurut dia, tujuan "politik utusan" ini adalah memberi jalan bagi Jokowi untuk melenggang sendirian di Pilpres.

Jika Luhut berhasil menggandeng Prabowo sebagai cawapres Jokowi, lalu Wiranto mampu menggalang dukungan dari SBY dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tetap berada di barisan Jokowi, maka Pilpres 2019 akan diikuti satu pasangan calon (paslon). [ald]

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

BGN Setop Sementara Operasional 1.276 SPPG, Ini Sebabnya

Kamis, 17 September 2026 | 01:56

DPR Apresiasi Kejagung Sita Aset dalam Kasus Febrie Tanpa Pandang Bulu

Kamis, 17 September 2026 | 01:30

Perang Dunia Ketiga Is Coming?

Kamis, 17 September 2026 | 01:04

KKP dan FAO Bidik Sektor Perikanan Genjot Ketahanan Pangan

Kamis, 17 September 2026 | 00:49

Kasus Teror di Papua Bikin Masyarakat Ragu dengan Kemampuan TNI-Polri

Kamis, 17 September 2026 | 00:20

Pemimpin Merupakan Refleksi Sistem Politik yang Dibangun Masyarakat

Kamis, 17 September 2026 | 00:01

Pergantian Menteri Harus Jadi Momentum Perkuat Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 16 September 2026 | 23:35

Ada “Nama Ajaib”, Bos Pajak dan Bea Cukai Minta Rotasi Era Purbaya Dibatalkan

Rabu, 16 September 2026 | 23:08

KPK Didesak Bongkar Jaringan Sistematis Korupsi Layanan ATR/BPN

Rabu, 16 September 2026 | 22:41

Prabowo: PT Timah Untung 900 Persen Berkat Efisiensi BUMN

Rabu, 16 September 2026 | 22:36

Selengkapnya