Berita

Twitter SBY/Net

Politik

Sekjen PDIP Minta SBY Jelaskan Maksud Kicauan Hukum Rimba

KAMIS, 19 APRIL 2018 | 00:39 WIB | LAPORAN:

PDIP meminta Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjelaskan maksud dari kicauan di Twitter yang ada hukum rimba di Pilpres 2019.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto menilai seharusnya SBY bisa memahami bahwa demokrasi Indonesia dilandaskan pada hukum dan keyakinan atas demokrasi Pancasila.

"Sehingga tentu saja Pak SBY dapat menjelaskan lebih lanjut apa yang beliau maksudkan," ujarnya.


Demokrasi, kata Hasto, bukan sekadar untuk mencari kekuasaan semata. Untuk itu, hukum rimba yang dimaksudkan SBY harus dijelaskan supaya tidak mengaburkan makna demokrasi itu sendiri.

"Jadi kekuasaan bukan segala-galanya bagi PDIP. Karena itu lah, mari wujudkan demokrasi yang damai, demokrasi yang sehat, demokrasi yang jurdil, dan rakyat sebagai hakim tertinggi di situ," jelasnya.

SBY dalam kicauannya menyatakan harapan agar Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu 2019 berlangsung aman, tertib, jujur dan adil. Dia ingin gerlaran pesta demokrasi ini tidak diwarnai kampanye-kampanye hitam dan pembunuhan karakter.

"Semoga yang berlaku bukan hukum rimba. Yang kuat pasti menang dan yang lemah pasti kalah, tak perduli salah atau benar," tulis SBY dalam cuitannya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya