Berita

Jokowi/Net

Politik

Beathor Jelaskan Isu Yang Bisa Gerus Elektablitas Jokowi

RABU, 18 APRIL 2018 | 23:00 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tingkat elektabilitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2019 mulai stagnan bahkan cenderung menurun.

Dalam survei teranyar yang dirilis Median, elektabilitas Jokowi berada di bawah 40 persen dengan 36,2 persen. Survei ini juga menyebut bahwa 46,37 persen publik tidak menginginkan Jokowi memimpin bangsa ini lagi.

Menanggapi hal tersebut, mantan Ketua Majelis Jaringan aktivis Pro Demokrasi (Prodem) Beathor Surjadi menilai bahwa trend buruk dukungan ke Jokowi itu akan terus terjadi jika mantan Gubernur DKI Jakarta itu tidak peka terhadap sejumlah isu.


"Ada beberapa isu potensial yang dapat dan telah menggerus suara Jokowi," ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (18/4).

Pertama, yang harus menjadi perhatian Jokowi adalah Isu tentang tenaga kerja asing sebagai akibat keluarnya Perpres 20/2018 tentang Penggunaan TKA.

Isu ini sangat sensitif di tengah masyarakat, terutama bagi mereka yang belum mendapat pekerjaan. Sebab, mereka dihadapkan pada kenyataan harus bersaing dengan TKA dalam memperoleh pekerjaan.

"Kedua, isu ambruknya beberapa infrastruktur." lanjutnya.

Selain itu, lanjut Beathor, ada juga isu penegakkan hukum. Dalam hal ini, negara dinilai tidak berpihak kepada keadilan bagi warga yang sudah mendapatkan kepastian hukum/ inkracht dalam urusan lahan tanah.

"Selanjutnya, ada juga isu tentang utang negara yang semakin besar, banyaknya narkoba masuk ke Indonesia, dan konflik agraria antara warga lokal dengan pengusaha dan negara," tutupnya. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya