Media sosial seperti Facebook, Twitter, dan jejaring sosial lainnya, serta penggunanya, akan diperlakukan sebagai agen pengaruh asing di Australia. Hal itu dikarenakan kurangnya kejelasan dalam undang-undang baru.
Begitu peringatan yang dikeluarkan oleh Partai Buruh Australia pekan ini.
RUU skema transparansi pengaruh asing, yang diperkenalkan oleh pemerintah Australia sebagai bagian dari paket interferensi asing yang lebih luas dinilai Partai Buruh tidak akan berfungsi dengan baik.
Brendan O’Connor, seorang anggota parlemen Buruh terkemuka, mengatakan bahwa kurangnya kejelasan dalam undang-undang tersebut bisa menciptakan situasi di mana banyak pemangku kepentingan, termasuk perusahaan media sosial serta penggunanya yang mungkin tidak menyadari apakah mereka dapat bertanggung jawab untuk mendaftar sebagai agen asing.
Dia menekankan bahwa Partai Buruh mendukung gagasan pendaftaran agen asing di Australia, tetapi menambahkan bahwa lebih banyak pekerjaan harus dilakukan pada RUU tersebut.
Orang-orang yang terlibat dalam semua jenis kampanye politik atau lobi di Australia "atas nama prinsipal asing" akan diperintahkan untuk menyerahkan informasi mereka ke daftar umum di bawah undang-undang baru. Yang disebut "kepala asing" tidak hanya mencakup pemerintah negara lain, tetapi juga perusahaan dan kelompok politik serta individu swasta tanpa kewarganegaraan Australia.
Dengan kampanye politik dan lobi yang jatuh di bawah aktivitas komunikasi, yang secara luas didefinisikan oleh hukum negara sebagai distribusi informasi dalam bentuk apa pun, Partai Buruh khawatir bahwa posting Facebook dan tweet oleh warga Australia mengenai masalah politik negara itu juga dapat menyebabkan persyaratan untuk mendaftar. Hukuman untuk tidak mendaftar dapat membawa denda dan hukuman penjara.
Penyedia layanan operator telekomunikasi dibebaskan dari pendaftaran sebagai agen asing berdasarkan undang-undang, tetapi konsesi tidak akan berfungsi untuk Facebook, Twitter, atau Google. Demikian seperti dimuat
Russia Today.
[mel]
