Berita

Foto/Net

Politik

Ketua Komisi II: Fasilitas Pengamanan Melekat Pada Jokowi Selama Kampanye

RABU, 18 APRIL 2018 | 10:31 WIB | LAPORAN:

. Petahana Presiden Joko Widodo tetap diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas negara sesuai standar pengamanan selama masa kampanye Pilpres 2019.

"Sepanjang fasilitas itu merupakan bagian dari pengamanan presiden maka itu boleh," ujar Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (18/4).

Amali menyebutkan sekalipun Jokowi menjadi salah satu capres, posisi dia sebagai seorang kepala negara tetap harus terjamin keamanannya.


Untuk itu, fasilitas keamanan sesuai standar operasional prosedur (SOP) Istana akan tetap melekat pada Jokowi di masa kampanye.

"Misalnya mobil, kan mobil anti peluru itu tidak bisa kemudian presiden disuruh naik omprengan, kan enggak bisa. Kalau ada apa-apa siapa yang bertanggung jawab kan kita juga yang susah," jelasnya.

Untuk membedakan posisi Jokowi selama kampanye apakah dia berposisi dalam tugas kepala negara atau sebagai capres, Amali menjelaskan bahwa semua sudah diatur dan dipantau KPU sebagai penyelenggara Pemilu.

"Semua izin kampanyenya Presiden disampaikan pada KPU, jadi KPU bisa melihat ini kampanye Presiden atau bukan," tukas politisi Golkar ini. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya