Perubahan penanggalan Hari Pers Nasional (HPN) sebagaimana usul Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) akan dibahas dalam rapat Dewan Pers hari ini (Rabu, 18/4) di Jakarta.
Berkaitan rapat revisi tanggal HPN ini, PWI Sulawesi Tenggara meniti harapan kepada PWI Pusat yang turut diundang hadir.
"Tunjukkan argumentasi kematangan berorganisasi layaknya sebagai organisasi tertua, bermartabat, dan terhormat," tegas PWI Sultra dalam pernyataan sikap tertulisnya.
Kedua, kritisi peserta rapat sebagai antisipasi pengambilan keputusan yang tidak adil. "Ingat referendum Timor Timur yang disusupi kepentingan asing."
PWI Pusat juga diminta menegaskan kepada AJI dan IJTI sebagai pengusul untuk menetapkan sepihak Hari Jurnalis sebagaimana diusulkan tanggal 23 September.
"Tidak penting bersama PWI. PWI tidak merasa kurang sesuatu apa pun tanpa AJI dan IJTI. Menarik diri dari kepanitiaan HPN tidak melunturkan semangat HPN," lanjut PWI Sultra.
PWI Sultra berpendapat pertemuan awal membahas perubahan penanggalan HPN sebagaimana usul AJI dan IJTI yang ditindaklanjuti Dewan Pers sebagai operasi senyap yang dilancarkan secara masif. "Sehingga delegasi PWI harus berani dan tegas menggagalkan atau mengakhiri tanpa kesimpulan (
deadlock) agar tidak ada pertemuan lanjutan."
"Selamat berjuang. PWI mencerdaskan," imbuh PWI Sultra.
[wid]
