Dewan Ingin Kepala Daerah Terlibat Nakoba Diberhentikan

Seorang pejabat negara harus bersih dari masalah narkoba. Atas alasan itu, anggota Komisi II DPR, Firman Soebagyo mendukung wacana peliibatan Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam tes kesehatan calon kepala daerah.

"Untuk pejabat pemerintah pejabat negara itu harus clear and clean dari masalah narkoba. Oleh karena itu, kalau ada keinginan dari pada BNN dilibatkan saya rasa tepat ini untuk memberikan contoh," kata Firman sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/4).

Pernyataan Firman ini menanggapi penangkapan BNN terhadap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi yang positif menggunakan narkoba jenis sabu di rumahnya Jalan Musyawarah III, Kelurahan Karanganyar, Gandus pada tahun 2015 lalu.

Politisi Golkar ini berharap agar kepala daerah yang terlibat narkoba diberhentikan karena tidak mencerminkan sebagai pemimpin yang baik.

"Bagaimana kalau ada pemimpin ada yang menggunakan narkoba, bagaimana rakyatnya. Saya kira harus ada tindakan kementerian terkait," ujarnya.

Firman juga menyarankan kepada BNN untuk melakukan sidak tes urine terhadap para calon kepala daerah serta seluruh pejabat negara baik kementerian, lembaga termasuk juga anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD).

Senada dengan itu, politisi PKS Almuzammil Yusuf juga mendukung wacana pelibatan BNN dalam melakukan sidak kepada seluruh para calon kepala daerah yang maju dalam Pilkada Serentak 2018. Dia tidak ingin ada kepala daerah terpilih yang menjadi pecandu narkoba.

Menurutnya, langkah sidak terhadap para calon kepala daerah untuk dilakukan tes urine itu memang bersifat instan. Namun, hal ini harus dilakukan agar calon kepala daerah bisa dipastikan bersih dari narkoba.

"Itu lebih baik daripada setelah terpilih baru diketahui yang bersangkutan bermasalah dalam narkoba," ujar anggota Komisi II DPR RI itu. [ian]