Berita

Moeldoko/Net

Politik

KSP Harus Jaga Netralitas Pemerintah Di Tahun Politik

RABU, 18 APRIL 2018 | 01:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menjadi pengingat dan penjaga netralitas pemerintah merupakan peran yang harus ditonjolkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko di tahun politik ini. Sebab, hanya dengan demikian semua program pemerintah bisa berjalan tanpa terganggu kegiatan politik.

Begitu tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menanggapi evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko.

“KSP harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/4).


Menurutnya, Moeldoko sangat berperan dalam membantu Jokowi yang terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugas sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019. Contohnya adalah saat Jokowi membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.
    
“Selain itu, KSP tugasnya di belakang istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan panglima TNI, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.

Sementara itu,  Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menurutnya berhasil mendukung kegiatan Presiden Jokowi.
    
"Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.

Sementara itu, Moeldoko menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka dengan masukan, informasi, dan aduan masyarakat. Dia berjanji segala masukan itu akan diteruskan ke Presiden Jokowi.

“Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapapun. Kalau ada masalah, bisa bicara disini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko. [ian]

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya