Berita

Moeldoko/Net

Politik

KSP Harus Jaga Netralitas Pemerintah Di Tahun Politik

RABU, 18 APRIL 2018 | 01:47 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Menjadi pengingat dan penjaga netralitas pemerintah merupakan peran yang harus ditonjolkan Kepala Staf Presiden, Moeldoko di tahun politik ini. Sebab, hanya dengan demikian semua program pemerintah bisa berjalan tanpa terganggu kegiatan politik.

Begitu tegas Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Riza Patria menanggapi evaluasi 100 hari kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko.

“KSP harus memastikan agar sekitar istana bersikap netral dan adil, jangan hanya untuk kepentingan pilpres. Harus mengingatkan agar jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan istana untuk kepentingan politik,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (17/4).


Menurutnya, Moeldoko sangat berperan dalam membantu Jokowi yang terkadang lupa membedakan antara menjalankan tugas sebagai presiden dengan kandidat calon presiden 2019. Contohnya adalah saat Jokowi membagikan kebutuhan bahan pokok bertuliskan "Bantuan Kunjungan Presiden" yang menyebar melalui media sosial.
    
“Selain itu, KSP tugasnya di belakang istana membantu tugas-tugas presiden. Sebagai mantan panglima TNI, dia (Moeldoko) pasti bisa," ucap Patria.

Sementara itu,  Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengapresiasi kinerja KSP di bawah kepemimpinan Moeldoko yang menurutnya berhasil mendukung kegiatan Presiden Jokowi.
    
"Saya kira bagus KSP sepanjang mendukung kegiatan Presiden," tutur Zainuddin.

Sementara itu, Moeldoko menegaskan bahwa dirinya sangat terbuka dengan masukan, informasi, dan aduan masyarakat. Dia berjanji segala masukan itu akan diteruskan ke Presiden Jokowi.

“Pintu KSP ini kita buka lebar-lebar untuk siapapun. Kalau ada masalah, bisa bicara disini, kita komunikasi sehat," ujar Moeldoko. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya