Bank Century bukan bank yang berukuran besar. Dengan demikian, apabila ia mengalami persoalan sulit bayar tidak akan mengakibatkan kerusakan pada sistem perekonomian nasional.
Demikian disampaikan ekonom senior DR. Rizal Ramli dalam sebuah diskusi di stasiun televisi, Selasa malam (17/4).
Menurut Rizal Ramli, ukuran besar atau kecil sebuah bank dapat dilihat antara lain dari dana pihak ketiga atau nasabah yang ada di bank itu. Dana pihak ketiga di Bank Century sesaat sebelum dia di-bailout kurang dari Rp 2 triliun.
Secara teknis, untuk menyalamatkan Bank Century hanya diperlukan dana sekitar Rp 2 triliun pula. Tetapi kenyataannya,
bailout Bank Century menghabiskan uang sebesar Rp 6,7 triliun.
"Faktanya sederhana. Bank Century adalah bank kecil, dana pihak ketiga kurang dari Rp 2 triliun. Kalau mau menyelamatkan Bank Century cukup menyelamatkan dana pihak ketiga itu," ujar Rizal Ramli.
"Mengapa yang dikucurkan Bank Indonesia untuk Bank Century mencapa Rp 6,7 triliun. Pasti ada yang bocor," sambung Rizal Ramli.
Dia mengatakan, pengalaman di seluruh dunia memperlihatkan bahwa untuk menyelamatkan sebuah bank hanya diperlukan satu hari, yakni hari dimana dana pihak ketiga ditutup.
"Tetapi dalam kasus Bank Century, dana talangan yang diberikan diecel-ecel (dicicil) selama delapan sampai sembilan bulan," masih katanya.
Masih kata Rizal, sebetulnya Bank Century tidak pantas diinjeksi dana segar karena sudah ada ketentuan batas minimum kecukupan modal (
Capital Adequate Ratio/CAR).
"Bank Century sudah lewat, sudah negatif. seharusnya dilikuidasi saja. Tidak akan ada dampaknya," sambung Rizal Ramli.
Hal lain yang penting diperhatikan, menurut mantan Menko Perekonomian dan Menko Kemaritiman ini, adalah latar belakang sebelum bailout dilakukan.
Gubernur BI Boediono sempat memiliki keinginan mengucurkan danatalangan untuk Bank Indover milik BI yang ada di Belanda dengan dana segar sebesar Rp 5 triliun. Tetapi, pihak Belanda memberikan jaminan tidak akan ada persoalan seriun apabila Bank Indover dilikuidasi.
Boediono juga sempat menemui Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kala itu Antasari Azhar untuk menyampaikan keinginannya. Dan Antasari Azhar juga mengatakan hal yang kurang lebih sama.
Dari latar belakang ini, ada sesuatu yang aneh.
[dem]
