Berita

Foto/Net

Dunia

Jakarta Diminta Kritik Langkah Amerika Cs

Soal Serangan Di Suriah
SENIN, 16 APRIL 2018 | 09:05 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Indonesia menyerukan semua pihak untuk menahan diri guna mencegah memburuknya situasi di Suriah.

 Pemerintah Indonesia, le­wat Kementerian Luar Negeri, menyayangkan langkah pasukan gabungan AS, Inggris dan Pran­cis dalam serangan rudal ber­sama ke sejumlah sasaran militer di Suriah pada Sabtu (14/4).

"Indonesia sangat prihatin dengan perkembangan yang terjadi di Suriah," demikian pernyataan Kementerian Luar Negeri, Sabtu pagi (14/4).


"Indonesia mengimbau agar semua pihak menahan diri dan mencegah terjadinya eskalasi memburuknya situasi di Suriah," imbuh pernyataan itu.

Menurut pengamat interna­sional yang juga Guru Besar HI Universitas Indonesia Hikma­hanto Juwana, Indonesia perlu bersikap tegas dan berani men­kritik langkah AS dan kawan-kawan.

"Karena tidak ada mandat dari Dewan Keamanan PBB, tinda­kan ini harus disikapi dengan tegas. Indonesia harusnya bera­ni," ujar Hikmahanto, kemarin. Dia khawatir serangan tersebut memicu perang terbuka.

Terpisah, Bagu Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia mengata­kan, serangan AS dan sekutunya hanya akan menambah keka­cauan di kawasan.

"Serangan mereka tidak mem­bantu meredam konflik. Mereka hanya menambah masalah. Se­rangan ini hanya akan kembali mengorbankan warga Suriah," tegas Yon.

Rusia, sekutu Suriah, me­nyayangkan serangan koalisi Barat di saat pemerintahan Presi­den Bashar al-Assad sedang berjuang menuju masa depan yang damai.

Serangan koalisi Barat dilapor­kan menyasar beberapa pusat penelitian, instalasi dan gudang penyimpanan perangkat militer.

Imbauan Ke WNI

Kementerian Luar Negeri Indonesia mengimbau warga negara Indonesia untuk tidak melakukan perjalanan ke Su­riah hingga situasi keamanan membaik.

WNI yang sedang berada di Suriah juga diminta segera me­laporkan diri ke KBRI di Dam­askus, dan mengikuti perkem­bangan situasi melalui aplikasi "Safe Travel."

Hotline KBRI di Damaskus adalah +963 95-4444-810. Se­mentara hotline Perlindungan WNI di Kemlu RI adalah +62 812-9007-0027. ***

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Gencatan Senjata Iran-AS Hampir Berakhir, Milisi Irak Siaga Penuh

Selasa, 21 April 2026 | 08:19

Dolar AS Terkoreksi: Investor Mulai Lepas Aset Safe-Haven

Selasa, 21 April 2026 | 08:06

Sinergi BNI dan Perempuan NTT: Mengubah Daun Lontar Menjadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 21 April 2026 | 07:48

Tim Cook Mundur sebagai CEO Apple

Selasa, 21 April 2026 | 07:35

Refleksi 4 Tahun Prudential Syariah: Mengubah Paradigma Deteksi Dini Kanker

Selasa, 21 April 2026 | 07:27

Emas Dunia Masih Sulit Bangkit di Tengah Kenaikan Harga Minyak

Selasa, 21 April 2026 | 07:16

Kerja Sama Polri-PBB Pertegas Posisi RI dalam Misi Perdamaian Dunia

Selasa, 21 April 2026 | 07:10

Bursa Eropa Merah, Sektor Penerbangan Paling Terpukul

Selasa, 21 April 2026 | 07:05

Relawan Protes JK Asal Klaim soal Jokowi Presiden

Selasa, 21 April 2026 | 06:51

Politik Angka vs Realitas Ekologi: Sungai Tak Bisa Dipimpin Statistik

Selasa, 21 April 2026 | 06:29

Selengkapnya