Berita

Politik

Fahri Hamzah: 'Tour of Duty', Kalau Era Orba 'Didubeskan'

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 22:16 WIB | LAPORAN:

. Langkah DPP PKS melakukan 'pembersihan' terhadap pengurus daerah dikritik. Salah satu pendiri PKS Fahri Hamzah menyebut istilah 'tour of duty' yang digunakan DPP PKS tak ubahnya seperti langkah rezim Orde Baru 'mendubeskan' seseorang karena dianggap mengganggu atau bermasalah.

"Seperti ketika Anis Matta dulu sukses menyelamatkan partai, tiba-tiba dia tidak ada jabatan. Dikasihlah satu tempat yang kalau di era Orde Baru istilahnya 'didubeskan', kata Fahri melalui pesan elektronik yang dipacarluaskannya, Jumat (6/4).

Fahri mempertanyakan kalau benar dalam rangka 'tour of duty' atau optimalisasi peran, mengapa tindakan tersebut diambil hanya kepada pengurus daerah yang melontarkan kritik internal.


"Pokoknya kena kepada orang-orang yang mempunyai masalah atau mengkritik DPP atau ketahuan bertemu dengan saya atau mendengar ceramahnya Anis Matta. Itu saja dasarnya," ungkapnya.

Fahri menekankan 'tour of duty' tidak sesuai mekanisme partai karena tidak diatur dalam AD/ART. Sehingga, katanya, yang terjadi sebenarnya adalah upaya melayani keinginan segelintir pimpinan melawan orang-orang yang dianggapnya sebagai 'musuh'.

"Terminologi tour of duty, saya kebetulan kuliah dan menuntaskan studi dalam bidang mikro ekonomi dan khususnya juga mencakup kajian soal manajemen sumber daya manusia, sehingga saya mengerti apa yang disebut sebagai tour of duty itu," tegas Fahri.

"Tour of duty itu sebenarnya teori promosi. Tetapi itu justru tidak terjadi karena orang-orang itu diganti dan tidak diberikan tempat," sambung dia.

"Ini sebenarnya eupemisme yang tejadi pada lembaga yang tidak komit atau pimpin PKS tidak komit pada penyelenggaraan kelembagaan dan sistem organisasi yang baik," tutup politisi PKS asal NTB itu.

Untuk diketahui, DPP PKS telah memberhentikan sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Abdul Hakim mengatakan partainya tidak melakukan pemecatan tetapi hanya merotasi jabatan.

"Tidak ada pemecatan; tour of duty; optimalisasi peran. Saudara Erza, mendapatkan penugasan baru di DPP, di departemen pemenangan pemilu wilayah dakwah Sumatera Bagian Selatan," kata Abdul.[dem]

Populer

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

Dubai Menuju Kota Hantu

Selasa, 31 Maret 2026 | 13:51

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

UPDATE

Prabowo-Pramono Pasangan Kuat Luar Dalam

Sabtu, 04 April 2026 | 06:08

Ancaman Cuaca Ekstrem dan Air Bersih Warga

Sabtu, 04 April 2026 | 05:40

Batas ‘Scroll’ Anak

Sabtu, 04 April 2026 | 05:14

Jangan Keliru Pahami Langkah Prabowo soal Kunjungan ke Luar Negeri

Sabtu, 04 April 2026 | 05:12

Vicky Mundur dari Polisi, Kasus yang Ditangani juga Ikutan Mundur

Sabtu, 04 April 2026 | 04:38

Satu Orang Tewas Imbas Kecelakaan Beruntun di Tol Solo-Semarang

Sabtu, 04 April 2026 | 04:03

Negara Harus Tegas atas Gugurnya Tiga Prajurit TNI

Sabtu, 04 April 2026 | 04:00

Mobil Tertimpa Pohon Tumbang di Bandung, Sopir Tewas

Sabtu, 04 April 2026 | 03:38

IAW Peringatkan Potensi Kebocoran Lebih Besar di Bea Cukai

Sabtu, 04 April 2026 | 03:26

Dedi Mulyadi Lunasi Tunggakan Gaji Pegawai Bandung Zoo

Sabtu, 04 April 2026 | 03:03

Selengkapnya