Berita

Politik

Fahri Hamzah: 'Tour of Duty', Kalau Era Orba 'Didubeskan'

JUMAT, 06 APRIL 2018 | 22:16 WIB | LAPORAN:

. Langkah DPP PKS melakukan 'pembersihan' terhadap pengurus daerah dikritik. Salah satu pendiri PKS Fahri Hamzah menyebut istilah 'tour of duty' yang digunakan DPP PKS tak ubahnya seperti langkah rezim Orde Baru 'mendubeskan' seseorang karena dianggap mengganggu atau bermasalah.

"Seperti ketika Anis Matta dulu sukses menyelamatkan partai, tiba-tiba dia tidak ada jabatan. Dikasihlah satu tempat yang kalau di era Orde Baru istilahnya 'didubeskan', kata Fahri melalui pesan elektronik yang dipacarluaskannya, Jumat (6/4).

Fahri mempertanyakan kalau benar dalam rangka 'tour of duty' atau optimalisasi peran, mengapa tindakan tersebut diambil hanya kepada pengurus daerah yang melontarkan kritik internal.


"Pokoknya kena kepada orang-orang yang mempunyai masalah atau mengkritik DPP atau ketahuan bertemu dengan saya atau mendengar ceramahnya Anis Matta. Itu saja dasarnya," ungkapnya.

Fahri menekankan 'tour of duty' tidak sesuai mekanisme partai karena tidak diatur dalam AD/ART. Sehingga, katanya, yang terjadi sebenarnya adalah upaya melayani keinginan segelintir pimpinan melawan orang-orang yang dianggapnya sebagai 'musuh'.

"Terminologi tour of duty, saya kebetulan kuliah dan menuntaskan studi dalam bidang mikro ekonomi dan khususnya juga mencakup kajian soal manajemen sumber daya manusia, sehingga saya mengerti apa yang disebut sebagai tour of duty itu," tegas Fahri.

"Tour of duty itu sebenarnya teori promosi. Tetapi itu justru tidak terjadi karena orang-orang itu diganti dan tidak diberikan tempat," sambung dia.

"Ini sebenarnya eupemisme yang tejadi pada lembaga yang tidak komit atau pimpin PKS tidak komit pada penyelenggaraan kelembagaan dan sistem organisasi yang baik," tutup politisi PKS asal NTB itu.

Untuk diketahui, DPP PKS telah memberhentikan sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar menolak dan meminta klarifikasi kepada DPP PKS di Jakarta.

Namun, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS, Abdul Hakim mengatakan partainya tidak melakukan pemecatan tetapi hanya merotasi jabatan.

"Tidak ada pemecatan; tour of duty; optimalisasi peran. Saudara Erza, mendapatkan penugasan baru di DPP, di departemen pemenangan pemilu wilayah dakwah Sumatera Bagian Selatan," kata Abdul.[dem]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Abu Janda Cs Jangan Sampai Lolos

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:00

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Profil Achmad Syahri Assidiqi: Legislator Gerindra 'Gamer' Anak Eks DPR RI

Selasa, 12 Mei 2026 | 20:12

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

PSI Ketar-ketir Lawan Jusuf Kalla

Jumat, 08 Mei 2026 | 06:47

UPDATE

Legislator Gerindra Dipanggil Majelis Kehormatan Usai Viral Main Game saat Rapat

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:19

Emas Antam Ambruk, Satu Gram Dibanderol Rp2,81 Juta

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:10

Di Forum BRICS, Sugiono Kenang Empat TNI Gugur dalam Misi Perdamaian Lebanon

Jumat, 15 Mei 2026 | 12:02

Pengamat: Kombinasi Sentimen Global Bikin Rupiah Tersungkur

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:29

Jakarta Masih Ibu Kota Kabar Baik untuk Masa Depan Indonesia

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:23

ARUKKI Surati Ketua KPK, Minta Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Diperiksa

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:16

Jemaah Haji Lansia dan Sakit Tetap Raih Pahala Meski Beribadah di Hotel

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:09

Resmi Masuk RI! Ini Spesifikasi dan Harga MacBook Neo, Laptop Termurah Apple

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:03

PKB Gagas Reformasi Perlindungan Santri Lewat Temu Nasional Ponpes

Jumat, 15 Mei 2026 | 11:01

Di Balik Pelemahan Rupiah, Ada Tekanan Besar pada Ekonomi Domestik

Jumat, 15 Mei 2026 | 10:51

Selengkapnya