Perombakan dan pemecatan terhadap pengurus PKS di beberapa daerah mulai menuai penolakan. Seperti yang terjadi di Sumatera Selatan, pemecatan Erza Saladin sebagai ketua DPW PKS Sumsel sepertinya berbuntut panjang.
Erza Saladin yang dicopot dari jabatannya ketika dikonfirmasi mengaku masih melakukan upaya klarifikasi ke DPP PKS.
"Sedang klarifikasi keputusan DPP yang telah mengganti saya. Apa alasan yang digunakan oleh DPP tersebut. Selain saya, juga ada 12 ketua DPD PKS Kabupaten/Kota di Sumsel. Klarifikasi ke pihak DPP masih berlanjut," kata dia, Jumat (3/4).
Sebanyak 11 ketua DPD yang merasa tidak menemukan adanya kesalahan yang dilanggar juga ikut menolak dan meminta klarifikasi pemecatan Erza Saladin kepada DPP PKS di Jakarta awal pekan lalu.
Terkait penolakan itu, belakangan beredar video pernyataan sikap dari perwakilan 11 DPD PKS se Sumsel yang diwakili oleh Ilham Hadi selaku ketua DPD Banyuasin.
Dalam video berdurasi 1 menit 33 detik tersebut, Ilham menjelaskan perihal maksud dan tujuan keberadaan mereka di Jakarta, sekaligus menyampaikan penolakan.
"Saya menyampaikan bahwa saya bersama 11 ketua DPD lainya belum bisa menerima surat keputusan DPP mengenai pemberhentian Ustad Erza Saladin selaku ketua DPW PKS Sumsel," katanya.
Sebelumnya, pemecatan juga menimpa pimpinan DPW PKS Jawa Tengah Kamal Fauzi, satu hari menjelang pendaftaran terakhir pemilihan gubernur (Pilgub) Jateng.
Pemecatan terhadap Kamal Fauzi ini dianggap mengejutkan kader PKS di Jateng. Mengingat dirinya dikenal sebagai pemimpin yang tidak pernah bermanuver aneh-aneh.
Kamal pun menolak permintaan DPP tersebut. Dasar penolakannya adalah karena ia dipilih oleh Majelis Syuro yang mendasarkan pilihannya pada Pemilu Raya yang diikuti seluruh kader inti PKS Jateng.
Pemecatan yang dilakukan DPP PKS ini cukup menghebohkan dan dicurigai berkaitan dengan proses pemilihan 9 calon presiden yang akan diajukan PKS pada Pilpres 2019 mendatang.
Mengingat beberapa kader yang dianggap berbeda pendapat dengan DPP mengalami pemecatan.
[mel]
