Hak Pilih Sebagian Warga Papua Hilang Musibah Demokrasi

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang paling bertanggung jawab jika sebagian besar warga Papua tak bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam ajang Pemilu 2019 nanti.

"Nggak boleh negara mencari alasan ba bi bu. Pokoknya diakali dong bagaimana warga Papua dapat menggunakan hak pilihnya," kata pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/4).

Pangi menegaskan, pemerintah harus mencari solusi tepat untuk menyelesaikan masalah itu dan bukan malah sibuk berkelit. Masyarakat pemilih dan si calon yang pasti dirugikan karena hak konstitusionalnya dirampas.

"Pemerintah dalam setiap kali Pemilu selalu berkelit mencari alasan dan dilogika-logikakan seolah masuk akal dan diterima alasannya. Bukannya memikirkan mengakali bagaimana warga bisa memilih. Sampai kapan kita negara yang selalu berlindung di balik kelemahannnya dengan mencari alasan," kritik direktur eksekutif Voxpol Center Research and Consulting ini.

Pangi yang akrab disapa Ipang menekankan, jika masyarakat tak bisa menggunakan hak konstitusionalnya dalam negara demokrasi ini hanya karena tak memiliki KTP-el, tidak terdaftar dalam DPT dan lain sebagainya, maka itu sudah masuk kategori golput administratif.

"Kalau golput teknis dan golput ideologis lain cerita. Tapi Masyarakat golput karena administratif dari setiap rangkaian Pemilu. Ini musibah demokrasi," pungkasnya.[wid]